Draf RUU Omnibus Law Beredar, Kemenko Perekonomian Angkat Suara

JAKARTA, DDTCNews – Kantor Kemenko Perekonomian angkat suara terkait beredarnya draf rancangan undang-undang (RUU) omnibus law cipta lapangan kerja. Draf yang beredar itu diklaim tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pihaknya perlu meluruskan isu beredarnya draf RUU tersebut. Saat ini rancangan beleid yang sedang difinalkan memuat judul 'Cipta Lapangan Kerja', berbeda dari draf yang beredar berjudul 'Penciptaan Lapangan Kerja'.

“Apabila ada Draft RUU yang beredar dengan judul 'Penciptaan Lapangan Kerja' dan dijadikan sumber pemberitaan, maka bisa dipastikan bukan draf RUU dari Pemerintah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/1/2020).

Kemenko Perekonomian, lanjutnya, juga tidak pernah menyebarluaskan draft RUU Penciptaan Lapangan Kerja dalam bentuk apa pun sampai proses pembahasan selesai. Hingga kini, rancangan aturan masih berada di internal pemerintah dan belum diserahkan kepada DPR.

Pemerintah, jelas Susiwijono, akan menunggu keputusan DPR terkait penetapan Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Setelah itu, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan surat presiden kepada Ketua DPR RI, disertai dengan draf naskah akademik dan RUU Cipta Lapangan Kerja.

“Sampai saat ini surat presiden tersebut belum disampaikan,” paparnya.

Selain itu, dia menerangkan pemerintah tetap memperhatikan berbagai masukan dan pertimbangan dari masyarakat. Aspek ini, disebutnya, akan diakomodasi sampai dengan RUU Cipta Lapangan Kerja disampaikan kepada Ketua DPR RI.

"RUU Cipta Lapangan Kerja adalah terobosan regulasi untuk menjaga keseimbangan antara perluasan lapangan kerja dan perlindungan pekerja, untuk menghasilkan investasi baru sehingga dapat menampung 9 juta calon pekerja demi pertumbuhan ekonomi untuk capai Indonesia maju," ungkapnya. (kaw)