JAKARTA, DDTCNews – Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti penekanan defisit anggaran dan peningkatan penerimaan negara dalam RAPBN 2019.
Anggota Fraksi Partai Golkar Salim Fakhry mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menekan defisit anggaran dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi, ada upaya untuk menurunkan defisit dari 2,12% menjadi 1,84% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Defisit APBN ini menunjukkan penurunan signifikan, tapi pemerintah perlu meningkatkan realisasi penerimaan negara agar defisit bisa rendah,” katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (28/8/2018).
Terkait penerimaan negara, menurutnya, aspek ini akan tetap menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah tahun depan. Dia berpendapat perlunya kebijakan yang konsisten untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp2.142,5 triliun pada 2019.
Oleh karena itu, semua instrumen harus bekerja optimal tahun depan. Mulai dari pajak, bea cukai hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pasalnya, iklim perekonomian masih diwarnai sentimen negatif karena ketidakpastian global. Ini berisiko menggerus penerimaan.
“Pemerintah juga harus memastikan sumber penerimaan lain yang bisa mendorong realisasi pendapatan negara tahun depan, salah satunya dengan perluasan objek cukai hingga perbaikan PNBP,” jelas Salim.
Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Yohan menilai masih ada ruang untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Salah satunya berasal dari perluasan basis pajak pascaimplementasi amnesti pajak pada 2016-2017.
“PAN minta pemerintah untuk memberikan fokus penting ke pajak. DI saat yang bersamaan, pemerintah juga perlu berhati-hati dalam mengelola utang demi pembiayaan APBN. Rasio utang terhadap PDB tetap tak boleh lebih besar dari 30%,” tuturnya. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.