DPR Sebut Penundaan Kenaikan PPN 12% Bisa Bangkitkan Kelas Menengah

JAKARTA, DDTCNews - Anggota DPR Eddy Soeparno meminta presiden terpilih Prabowo Subianto menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, jelang pelantikan pada 20 Oktober 2024.

Eddy mengatakan kenaikan tarif PPN perlu ditunda di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang lesu. Menurutnya, penundaan kenaikan tarif PPN justru berpeluang mempercepat kebangkitan kelas menengah.

"Kalau itu bisa dilaksanakan, saya kira itu bisa mempercepat kebangkitan dari kelas menengah yang sekarang ada, daya belinya juga akan semakin menguat," katanya, dikutip pada Jumat (18/10/2024).

Eddy mengatakan kenaikan tarif PPN tidak ideal dilaksanakan ketika kondisi perekonomian belum stabil. Dia khawatir kebijakan kenaikan tarif PPN bakal memperburuk perekonomian masyarakat, khususnya pada kelas menengah dan kelompok miskin.

Sebelum menaikkan tarif PPN, lanjutnya, pemerintah sebaiknya berfokus menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan berbagai insentif yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.

"Yang penting dilaksanakan yaitu bagaimana sekarang harga-harga itu stabil, tidak ada kenaikan dari aspek harga. Ini menurut saya juga kita patut untuk menjaga inflasi ke depannya," ujarnya.

UU PPN s.t.d.t.d UU HPP telah mengatur kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12%. Tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, sedangkan tarif sebesar 12% bakal mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

Meski demikian, UU HPP juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan maksimal 15% lewat penerbitan peraturan pemerintah (PP) setelah dilakukan pembahasan bersama DPR.

Rencana kenaikan tarif PPN ini belum diputuskan dalam pembahasan UU APBN 2025. Dalam beberapa kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan keputusan mengenai kenaikan tarif PPN akan diumumkan oleh Prabowo. (sap)