DPR: Relaksasi Ini Seharusnya Dijalankan Setelah Tax Amnesty

JAKARTA, DDTCNews – Indonesia diklaim berhasil menjalankan program pengampuanan pajak atau tax amnesty. Namun, pemerintah dinilai lupa melaksanakan kebijakan lanjutan setelah program itu berakhir.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan program pengampunan pajak tidak serta—merta selesai setelah 2016 dan 2017. Relaksasi kebijakan harus dilakukan pascaselesainya periode pengampunan pajak. Hal ini yang terlewat untuk dilakukan.

“Fase berikutnya dari tax amnesty adalah relaksasi karena wajib pajak sudah tidak ada lagi yang disembunyikan,” katanya dalam seminar 'Kebijakan Reformasi Perpajakan 2019-2024 Menuju Kemandirian dan Keberlanjutan APBN di Era Revolusi Industri 4.0', Selasa (26/3/2019).

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan relaksasi yang dimaksud adalah berupa penurunan tarif. Menurut Misbakhun, setelah program tax amnesty selesai, pemerintah tidak kunjung menyentuh aspek penurunan tarif yang juga sudah dijanjikan dari awal.

Menurutnya, tingkat kepatuhan bisa dikerek naik secara signifikan jika kebijakan tax amnesty diikuti dengan relaksasi aturan pajak. Hal tersebut akan secara langsung dapat menjadi sumber penerimaan baru dalam jangka panjang.

“Negara harus siap tanggung pengorbanan dari penerimaan yang hilang. Itu yang dilakukan oleh Presiden Trump saat menurunkan tarif pajak,” paparnya.

Misbakhun mencontohkan kebijakan pajak AS di bawah administrasi Trump terbukti ampuh mendongrak ekonomi. Meskipun masih dipertanyakan keberlanjutan ekonomi AS pascapemangkasan tarif pajak, setidaknya hal tersebut memberikan contoh bagaimana kebijakan fiskal menjadi alat efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Potong pajak AS timbulkan defisit anggaran sebesar US$1,5 triliun. Namun, dengan itu pertumbuhan ekonomi dan investasi akan naik. Dengan itu akan bisa menutupi penerimaan yang hilang tadi,” imbuhnya. (kaw)