Dorong UMKM Naik Kelas, Ditjen Pajak Andalkan Program Ini

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) berharap program business development services (BDS) mampu membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas.

Kasubdit Penyuluhan Perpajakan DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan melalui program ini, pelaku UMKM tidak hanya diajarkan dan dibina mengenai aspek perpajakan, tetapi juga aspek-aspek nonperpajakan yang bisa berdampak pada peningkatan kapabilitas dalam berusaha.

"Melalui BDS, ada pembinaan mulai dari perizinan berusaha hingga bagaimana UMKM mengekspor produknya. Itu semua dilakukan agar UMKM dapat berkembang melalui peningkatan peran serta UMKM dalam pembangunan," ujarnya dalam sebuah webinar, Jumat (19/2/2021).

Tidak hanya itu, BDS juga menyediakan pembinaan yang sejalan dengan perkembangan perekonomian digital terkini. Beberapa pembinaan yang dimaksud terkait dengan cara melakukan branding, cara menjual barang secara online, dan cara mengelola media sosial.

Inge mengatakan program BDS dari DJP dapat diselenggarakan bersama dengan kementerian-kementerian lain yang turut mengadakan pembinaan UMKM, seperti Kemenkop UKM dan Kementerian BUMN.

Dari sisi perpajakan, penyelenggaraan BDS dilatarbelakangi besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian. Namun, hingga saat ini, masih banyak UMKM yang belum sepenuhnya mengetahui aspek-aspek perpajakan yang menjadi kewajiban wajib pajak UMKM.

Program ini juga bertujuan untuk memperluas basis data UMKM yang dimiliki oleh pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini, setiap kementerian dan lembaga (K/L) masih memiliki basis data yang berbeda-beda mengenai UMKM.

Untuk mendukung BDS, Inge mengatakan DJP sudah memiliki Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ/2018. Surat edaran ini diharapkan mampu dijadikan landasan bagi kantor wilayah (kanwil) hingga kantor pelayanan pajak (KPP) untuk menjangkau UMKM secara end-to-end.

"Kami telah membuat panduan agar setiap KPP hingga kanwil bisa menyelenggarakan BDS. Kami coba pendekatan end-to-end mulai dari bagaimana UMKM mulai dapat NPWP sampai melaporkan SPT," ujar Inge.

Dengan demikian, UMKM diharapkan makin sadar dan makin patuh terhadap kewajiban perpajakannya. (kaw)