PODTAX

Dorong Transparansi Pajak, Indonesia Perlu Lakukan Ini

Redaksi DDTCNews | Minggu, 24 Januari 2021 | 11:33 WIB
Dorong Transparansi Pajak, Indonesia Perlu Lakukan Ini

TRANSPARANSI pajak merupakan isu yang lama menjadi diskursus publik di tingkat internasional. Berbagai strategi dan terobosan telah dilakukan oleh berbagai negara dalam mewujudkan transparansi pajak, salah satunya melalui kerja sama pajak global.

Manajer program Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Meliana Lumbantoruan meyakini strategi kerja sama pajak global dapat menjadi solusi yang tepat dalam memerangi praktik penyimpangan sektor pajak.

“Kalau dilihat dari perkembangannya, kerja sama pajak global telah cukup lama dilakukan melalui berbagai program seperti Automatic Exchange of Information (AEoI) dan country-by-country reporting yang telah diimplementasikan di lebih dari 90 negara,” katanya.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Meliana menilai Indonesia selama ini telah berperan aktif dalam mendorong transparansi pajak. Beberapa upaya telah dilakukan di antaranya membuat regulasi pencegahan praktik penghindaran dan penggelapan pajak, menerapkan country-by-country reporting, serta kerja sama AEoI dengan berbagai negara.

Meski demikian, ia berharap agar Indonesia dapat lebih siap untuk menyongsong kerja sama pajak global yang lebih dinamis ke depan.

“Beberapa upaya penting yang penting dilakukan agar keberhasilan kerja sama pajak global tercapai adalah penyempurnaan regulasi, optimalisasi pemanfaatan data yang terdapat pada AEoI, serta penegakan hukum dalam implementasi berbagai regulasi tersebut,” tutur Meliana.

Penasaran dengan episode kali ini? Yuk simak obrolan lengkap DDTC PodTax melalui Youtube atau Spotify!

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja