NIGERIA

Dorong Investasi, Reformasi Pajak Diusulkan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 30 Mei 2017 | 14:37 WIB
Dorong Investasi, Reformasi Pajak Diusulkan

ABUJA, DDTCNews – Managing Director dan CEO FSDH Merchant Bank Ltd. Hamda Ambah meminta pemerintah federal dan negara bagian untuk segera mereformasi administrasi perpajakan di Nigeria. Hal ini bertujuan untuk mendorong investor lokal dan asing agar mau berinvestasi di negara tersebut.

Ambah mengatakan pemerintah federal dan negara bagian harus mereformasi proses audit dan pemeriksaan pajak menjadi lebih tegas, agar dapat menekan tingginya tingkat korupsi yang terjadi saat ini.

“Sistem perpajakan di Nigeria saat ini masih belum baik, saya tidak menyarankan agar orang tidak membayar pajak. Namun, saya menyarankan agar sistem tersebut dapat lebih disederhanakan dan harus dilakukan dengan cara yang tidak secara aktif mendorong terjadinya korupsi,” ungkapnya, Senin (29/5).

Baca Juga:
Tingkatkan Daya Saing, Menkeu Ini Komitmen Lakukan Reformasi Pajak

Menurutnya, saat ini perusahaan lebih terbebani oleh sistem perpajakan di Nigeria, lantaran banyaknya pemeriksaan pajak yang harus dilalui. Setiap tahunnya, institusi akan menghadapi pemeriksaan atau audit pajak 10 tahun terakhir. Kemudian, tahun depan juga mereka harus menghadapi pemeriksaan pajak kembali.

“Hal ini jelas akan menjadi penghalang suatu perusahaan, sebab perusahaan harus mencurahkan sejumlah stafnya untuk terus-menerus bekerja dengan otoritas pajak. Ini juga akan sangat mempengaruhi operasi bisnis perusahaan,” pungkasnya.

Ambah menambahkan pemerintah terus menekan agar warga negaranya tidak memarkir uangnya di luar negeri, namun di sisi lain, seperti dilansir dalam allafrica.com, sistem pajak yang berlaku saat ini justru menekan investor lokal maupun asing yang akan berinvestasi di dalam negeri.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah harus melakukan upaya untuk mendorong investor agar mau berinvestasi di Nigeria, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan reformasi pajak yang dapat memudahkan dan melancarkan operasi bisnis suatu perusahaan. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 08 Desember 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

Minggu, 08 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Menkeu Thailand Usulkan Tarif PPN Dinaikkan dan PPh Dipangkas

Jumat, 06 Desember 2024 | 14:21 WIB UNIVERSITAS BUNDA MULIA

Mahasiswa Jangan Ketinggalan Update Soal Reformasi Pajak Internasional

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha