NIGERIA

Dorong Investasi, Reformasi Pajak Diusulkan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 30 Mei 2017 | 14:37 WIB
Dorong Investasi, Reformasi Pajak Diusulkan

ABUJA, DDTCNews – Managing Director dan CEO FSDH Merchant Bank Ltd. Hamda Ambah meminta pemerintah federal dan negara bagian untuk segera mereformasi administrasi perpajakan di Nigeria. Hal ini bertujuan untuk mendorong investor lokal dan asing agar mau berinvestasi di negara tersebut.

Ambah mengatakan pemerintah federal dan negara bagian harus mereformasi proses audit dan pemeriksaan pajak menjadi lebih tegas, agar dapat menekan tingginya tingkat korupsi yang terjadi saat ini.

“Sistem perpajakan di Nigeria saat ini masih belum baik, saya tidak menyarankan agar orang tidak membayar pajak. Namun, saya menyarankan agar sistem tersebut dapat lebih disederhanakan dan harus dilakukan dengan cara yang tidak secara aktif mendorong terjadinya korupsi,” ungkapnya, Senin (29/5).

Baca Juga:
Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

Menurutnya, saat ini perusahaan lebih terbebani oleh sistem perpajakan di Nigeria, lantaran banyaknya pemeriksaan pajak yang harus dilalui. Setiap tahunnya, institusi akan menghadapi pemeriksaan atau audit pajak 10 tahun terakhir. Kemudian, tahun depan juga mereka harus menghadapi pemeriksaan pajak kembali.

“Hal ini jelas akan menjadi penghalang suatu perusahaan, sebab perusahaan harus mencurahkan sejumlah stafnya untuk terus-menerus bekerja dengan otoritas pajak. Ini juga akan sangat mempengaruhi operasi bisnis perusahaan,” pungkasnya.

Ambah menambahkan pemerintah terus menekan agar warga negaranya tidak memarkir uangnya di luar negeri, namun di sisi lain, seperti dilansir dalam allafrica.com, sistem pajak yang berlaku saat ini justru menekan investor lokal maupun asing yang akan berinvestasi di dalam negeri.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah harus melakukan upaya untuk mendorong investor agar mau berinvestasi di Nigeria, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan reformasi pajak yang dapat memudahkan dan melancarkan operasi bisnis suatu perusahaan. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 08 Desember 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

Minggu, 08 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Menkeu Thailand Usulkan Tarif PPN Dinaikkan dan PPh Dipangkas

Jumat, 06 Desember 2024 | 14:21 WIB UNIVERSITAS BUNDA MULIA

Mahasiswa Jangan Ketinggalan Update Soal Reformasi Pajak Internasional

Kamis, 28 November 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Tax Ratio, Ini Deretan Rekomendasi OECD untuk Indonesia

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan