Dorong Ekspor, Lebih dari 50% Negara Berkembang Pakai Insentif Pajak

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat sebagian insentif pajak yang diberikan oleh negara-negara berkembang telah mendukung pencapaian target-target Sustainable Development Goals (SDG).

OECD menyebutkan 101 dari 298 jenis insentif pajak di 29 dari 36 negara berkembang digunakan untuk mendukung upaya-upaya peningkatan ekspor, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan target-target lainnya.

"Lebih dari 50% negara menggunakan insentif pajak untuk mendorong ekspor, sedangkan 12 dari 36 negara untuk penciptaan lapangan kerja," tulis OECD dalam working paper berjudul Building an Investment Tax Incentives Database: Methodology and Initial Findings for 36 Developing Countries, dikutip pada Selasa (1/3/2022).

OECD menjelaskan insentif pajak yang bertujuan untuk mendorong ekspor lebih banyak diberikan oleh negara-negara berkembang melalui kawasan ekonomi khusus (KEK).

Sejalan dengan itu, terdapat beberapa target SDG yang belum banyak didukung insentif pajak dari negara berkembang. Misal, pemanfaatan energi yang ramah lingkungan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, kesetaraan gender, dan pemanfaatan pasokan lokal.

Menurut OECD, kurangnya dukungan insentif pajak negara berkembang terhadap empat target di atas ditengarai disebabkan oleh upaya yurisdiksi untuk menjaga daya saing.

"Negara dengan iklim investasi yang kurang baik cenderung ragu untuk memberikan insentif yang mendukung manfaat sosial dan lingkungan mengingat adanya kompetisi global untuk menarik investasi asing," tulis OECD.

Negara berkembang cenderung memanfaatkan insentif pajak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi, dan penciptaan lapangan kerja. (rig)