DJP Siapkan Prosedur Khusus Bagi WP yang Tak Sengaja Cabut SPPH PPS

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyiapkan prosedur khusus bagi wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) yang secara tidak sengaja mencabut surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH).

Bila wajib pajak tidak sengaja mencabut SPPH, wajib pajak dapat menyampaikan surat pernyataan kealpaan mencabut SPPH kepada kantor pelayanan pajak (KPP).

"Wajib pajak dapat menyampaikan surat pernyataan kealpaan mencabut SPPH bermeterai ke KPP selama wajib pajak tersebut belum mengajukan permohonan pengembalian atau pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran PPh yang bersifat final yang disebabkan pencabutan SPPH," bunyi SE-17/PJ/2022, dikutip Kamis (23/6/2022).

Surat pernyataan kealpaan mencabut SPPH yang dilekati meterai harus disampaikan oleh wajib pajak paling lambat sebelum berakhirnya periode penyelenggaraan PPS.

Setelah surat diterima oleh KPP, pegawai KPP akan melakukan penelitian serta menyusun lembar penelitian pembatalan pencabutan SPPH, surat pembatalan pencabutan SPPH, dan berita acara Lasis Online.

Untuk diketahui, wajib pajak peserta PPS memiliki hak untuk mencabut SPPH yang telah disampaikan kepada DJP. Pencabutan SPPH dilakukan dengan menyampaikan SPPH baru dengan mengisi kolom harta, utang, dan harta bersih dengan angka 0.

Perlu diingat, terdapat beberapa implikasi bila wajib pajak mencabut SPPH. Pertama, surat keterangan yang telah disampaikan kepada wajib pajak sebelum pencabutan SPPH menjadi batal demi hukum. Kedua, wajib pajak dianggap tidak melakukan pengungkapan harta bersih.

Ketiga, ketentuan Pasal 4, Pasal 8, serta Pasal 22 ayat (1) PMK 196/2021 tak berlaku bagi wajib pajak yang mencabut SPPH. Pada ketiga pasal tersebut, wajib pajak peserta PPS mendapatkan jaminan tak akan dikenai sanksi administrasi UU Pengampunan Pajak, tak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban pajak tahun 2016 hingga 2020, dan data yang tercantum dalam SPPH tak akan dijadikan dasar untuk penyelidikan hingga penuntutan pidana.

Keempat, wajib pajak yang mencabut SPPH tidak dapat menyampaikan SPPH kembali kepada DJP. (sap)