DJP Perbarui Aturan Main Lapor SPT, Ini Rinciannya

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak memperbarui tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan manjadi acuan terkini bagi wajib pajak (WP).

Salah satu pertimbangan munculnya peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan dan pengolahan SPT. Selain itu, peraturan ini juga diterbitkan untuk memberi kepastian hukum kepada WP terkait dengan penyampaian SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan salah satu pokok perubahan penting dalam aturan baru tersebut adalah terkait dengan kewajiban penyampaian SPT melalui e-Filing.

“Untuk meringankan beban administrasi wajib pajak sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kemudahan berusaha,” ujarnya melalui keterangan resmi, seperti dikutip pada Kamis (31/1/2019).

Kewajiban untuk menggunakan sistem elektronik ini berlaku WP badan yang terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. WP tersebut diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan, SPT Masa PPh Pasal 21 / 26, serta SPT Masa PPN melalui e-Filing.

WP badan yang terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar wajib menyampaikan SPT Tahunan, SPT Masa PPh Pasal 21 / 26, serta SPT Masa PPN melalui e-Filing.

Selain WP kelompok tersebut, kewajiban penyampaian SPT melalui e-Filing juga berlaku bagi WP tertentu, seperti WP yang melakukan pemotongan PPh terhadap lebih dari 20 karyawan. WP ini wajib menggunakan e-Filing untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26. Selain itu Pengusaha Kena Pajak juga wajib menggunakan e-Filing untuk menyampaikan SPT Masa PPN.

“Apabila WP yang diwajibkan menyampaikan SPT melalui e-Filing ternyata menggunakan cara lain seperti menyampaikan secara langsung atau mengirimkan via pos maka SPT yang disampaikan tidak dapat diterima dan harus dikembalikan kepada WP,” jelas Hestu.

Aturan baru ini juga memberikan kemudahan layanan bagi wajib pajak. Fasilitas kemudahan itu ialah bagi semua jenis SPT, termasuk SPT Pembetulan dan SPT Masa lebih bayar, dapat diterima di KP2KP dan layanan di luar kantor.

Aturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan No.9/PMK.03/2018 ini sekaligus mencabut aturan Dirjen Pajak sebelumnya terkait penyampaian SPT. Ketujuh aturan itu adalah KEP-215/PJ/2001, PER-179/PJ/2007, PER-11/PJ/2009, PER-2/PJ/2011, PER-21/PJ/2013, PER-01/ PJ/ 2016, dan PER-01/PJ/2017.

Berikut beberapa pokok perubahan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2019.