DJBC Terbitkan NPPBKC Baru untuk Dua Pengusaha Rokok di Aceh

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea Cukai (DJBC) telah menerbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada beberapa pengusaha barang kena cukai (BKC) di Aceh dan Yogyakarta.

Kebijakan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC.

“Singkatnya ini sebagai bukti bahwa pengusaha tersebut legal untuk melakukan usaha di bidang cukai,” kata Kesubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Hatta Wardhana dalam keterangan resmi, Selasa (15/3/2022).

PMK 66/2018 menjelaskan NPPBKC merupakan izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran (TPE) di bidang cukai.

Di Aceh, DJBC menerbitkan dua NPPBKC. Pertama, NPPBKC telah diterbitkan dan diserahkan kepada pengusaha pabrik hasil tembakau CV Oryza Group dengan produk berupa Oryza Rencong Aceh.

Hatta menjelaskan Oryza Rencong Aceh merupakan produk hasil tembakau yang menggunakan bahan baku cengkeh yang berasal dari wilayah Aceh dan sekitarnya terutama daerah Simeulue. Produk ini disebut memiliki cita rasa yang khas dan berbeda ketimbang hasil tembakau di Pulau Jawa.

Kedua, DJBC menerbitkan dan menyerahkan NPPBKC kepada pengusaha pabrik hasil tembakau di Aceh Besar, yaitu CV Rampago Jaya. Pabrik ini berlokasi di Jalan Tanggul Krueng, Lorong Tiga, Desa Niron, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar.

Melalui pemberian NPPBKC kepada dua pengusaha rokok di Aceh ini, sambung Hatta, DJBC dapat membantu berjalannya usaha yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi pabrik.

“Tentu dengan tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Hatta, DJBC juga menerima pengajuan NPPBKC baru di Yogyakarta. Pada 10 Februari 2022, DJBC memeriksa lokasi usaha pemohon NPPBKC baru, yaitu PT Jogja Sayap Berjaya (Holywings), di Jalan Magelang KM 5.8, Yogyakarta.

“Sebelum memperoleh NPPBKC, pengusaha memang harus mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang digunakan sebagai pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran,” tuturnya. (rig)