DJBC Tampung Usulan Relaksasi Cukai Ini Dapat Dilakukan Lagi pada 2024

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengeklaim menerima usulan dari masyarakat agar relaksasi kebijakan berupa penundaan pelunasan cukai hingga 90 hari dapat diberikan kembali pada tahun depan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan relaksasi diberikan bertujuan untuk melonggarkan arus kas perusahaan. Meski begitu, pengusaha barang kena cukai tetap wajib melakukan pelunasan meski ada pelonggaran waktu.

"Adanya masukan atau usulan agar kebijakan relaksasi ini juga bisa diterapkan di 2024," katanya, dikutip pada Minggu (12/11/2023).

Nirwala menuturkan pemberian relaksasi pelunasan pita cukai 90 hari tersebut diatur dalam PER-4/BC/2023. Normalnya, penundaan pelunasan cukai hanya diberikan hingga 2 bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai.

Pemberian relaksasi pembayaran cukai menjadi bentuk dukungan pemerintah untuk memberi keringanan pada para pelaku usaha. Kebijakan serupa yang telah diberikan pada 2020, 2021, dan 2022 atau ketika pandemi Covid-19.

PER-4/BC/2023 mengatur penundaan pelunasan pita cukai 90 hari diberikan terhadap pemesanan pita cukai yang diajukan pada tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.

Untuk pemesanan pita cukai dengan penundaan hingga 90 hari yang jatuh tempo penundaan melewati 31 Desember 2023, jatuh tempo pelunasannya ditetapkan pada 31 Desember 2023. Hal itu dilakukan agar kebijakan relaksasi tidak berdampak pada penerimaan cukai 2023.

Sepanjang 1 Maret - 31 Oktober 2023, ada 86 perusahaan yang memanfaatkan relaksasi cukai hingga 90 hari. Total pagu penundaan pelunasan pita cukai 90 hari yang diberikan mencapai Rp100,91 triliun, yang Rp54,53 triliun di antaranya telah jatuh tempo dan dibayar.

"Relaksasi jatuh tempo penundaan 90 hari sangat membantu cash flow pabrik rokok," ujar Nirwala. (rig)