Ditjen Pajak Klaim Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Senin (8/1) kabar datang dari Ditjen Pajak yang mengklaim tingkat kepatuhan pajak semakin membaik, meskipun target kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak (WP) tak mencapai target.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan meski tak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2017. Akan tetapi berdasarkan realisasi kepatuhan pada tahun 2017 melebihi capaian tahun-tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pada tahun 2016 lalu misalnya, dengan target 72,5% dari sekitar 20 jutaan WP, rasio kepatuhannya hanya 63,15% atau 12,7 juta WP. Berdasarkan data Ditjen Pajak pada tahun 2017, dari jumlah 16 juta WP yang wajib SPT, WP yang menyerahkan SPT sebanyak 12,05 juta atau 72,6% dari target kepatuhan mencapai 75%.

Berita lainnya masih terkait tentang strategi Ditjen pajak agar kepatuhan WP meningkat. Berikut ulasan ringkas beritanya:

• Strategi Ditjen Pajak Agar Kepatuhan Meningkat

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan WP. Strategi yang dilakukan adalah dengan memperluas kebijakan yang bisa menambah kepatuhan WP. Implementasi Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) No 31/PJ/2017 yang mewajibkan pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam faktur elektronik bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan WP. Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak, mengatakan banyak pembeli yang mengaku tidak memiliki NPWP, padahal mereka sebenarnya melakukan belanja dalam jumlah besar.

• Pajak Ekonomi Digital Sasar Transaksi Domestik
  

  Baca Juga:

  Penegakan Hukum Bidang Pajak, Andalan Prabowo untuk Tambah Penerimaan

Rencana beleid tentang pemajakan e-commerce mulai mengarah untuk mengatur transaksi domestik. Meski demikian, transaksi lintas negara juga tetap dibahas oleh tim perencana beleid tersebut. Salah satu pertimbangannya ialah jika tetap memaksakan untuk mengatur transaksi lintas batas-proses pembahasannya dikhawatirkan akan memakan waktu lama lantaran ada beberapa ketentuan internasional yang tak mungkin diselesaikan dalam waktu dekat. Arif Yanuar, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak, mangakui hal itu, proses pembahasan terus berkembang. Dia menyebutkan pengenaan PPh bagi transaksi lintas batas masih harus menunggu rekomendasi dari Task Force on Digital Economy (TFDE) yang diberi mandat oleh Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (IF BEPS) untuk mengkaji perkembangan dunia digital mulai dari sistem informasi, komunikasi dan teknologi (ICT) paling lama hingga 2020.

• Optimisme Konsumen Meningkat

Daya beli konsumen berpotensi meningkat pada tahun 2018. Sinyal pemulihan ini semakin terlihat jelas seiring dengan naiknya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2017. Indeks Keyakinan Konsumen ini mencapai titik tertinggi, setidaknya sejak 2013 lalu. Hasil survey konsumen Bank Indonesia (BI) menunjukan, IKK bulan Desember 2017 naik 4,3 poin dibandingkan bulan sebelumnya ke posisi 126,4. Indeks ini menunjukan tingkat optimisme konsumen tertinggi sepanjang 2017 dan tertinggi sejak 2013. Kenaikan tertinggi terjadi pada responden dengan pengeluaran Rp4,1 juta-Rp5 juta per bulan dan pada kelompok usia 31-40 tahun. Agusman selaku Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia mengatakan kenaikan indeks keyakinan konsumen didorong oleh kenaikan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK) yang naik masing-masing 5,6 poin dan 2,8 poin. Kenaikan indeks terutama untuk pembelian barang elektronik seperti telepon selular, televisi dan komputer, serta perabot rumah tangga.

• Pilkada Dorong Peningkatan Peredaran Uang

Peredaran uang kuartal I tahun ini diperkirakan meningkat 10%-12% dari tahun 2017. Adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah bakal mendorong penambahan uang beredar. Bank Indonesia (BI) mencatat, uang kartal yang diedarkan hingga akhir 2017 mencapai Rp694,8 triliun. Jumlah ini meningkat 13,4% dibandingkan pada akhir 2016. Direktur Eksekutif Kepal Departemen Pengelolaan Uang BI, Suhaendi menjelaskan bahawa peredaran uang bertambah karena memasuki tahun politik, kegiatan sejumlah bidang bisnis meningkat. Sebut saja di bidang atribut politik hingga jasa pendukung kampanye lainnya. Selain itu, peningkatan uang beredar juga didukung meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018. (Amu)