DITJEN PAJAK

Ditjen Pajak Dapat Anggaran Rp6,9 Triliun, 14% untuk Pengawasan-Gakkum

Muhamad Wildan | Sabtu, 07 Desember 2024 | 08:00 WIB
Ditjen Pajak Dapat Anggaran Rp6,9 Triliun, 14% untuk Pengawasan-Gakkum

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memperoleh alokasi anggaran senilai Rp6,9 triliun pada tahun depan.

Merujuk pada Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) 201/2024, belanja dimaksud terdiri dari belanja barang senilai Rp5,81 triliun, belanja modal senilai Rp734,95 miliar, dan belanja pegawai senilai Rp355,44 miliar.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini," bunyi Pasal 4 ayat (2) Perpres 201/2024, dikutip Jumat (6/12/2024).

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Dari total Rp6,9 triliun tersebut, anggaran senilai Rp1,44 triliun akan digunakan untuk mendanai program pengelolaan penerimaan negara.

Kegiatan-kegiatan dalam program pengelolaan penerimaan negara antara lain pengawasan dan penegakan hukum dengan anggaran senilai Rp1 triliun; ekstensifikasi senilai Rp213 miliar; pelayanan, komunikasi, dan edukasi senilai Rp134 miliar; perumusan kebijakan administratif senilai Rp50,06 miliar; serta penanganan keberatan, banding, dan gugatan senilai Rp19,26 miliar.

Lebih lanjut, anggaran senilai Rp5,45 triliun akan digunakan oleh DJP untuk melaksanakan program dukungan manajemen.

Baca Juga:
WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Kegiatan-kegiatan dalam program dukungan manajemen antara lain pengelolaan keuangan, BMN, dan umum senilai Rp2,75 triliun; pengelolaan organisasi dan SDM senilai Rp2,18 triliun; dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi senilai Rp502,61 miliar.

Perpres 201/2024 telah diundangkan pada 30 November 2024 dan mulai berlaku pada tanggal tersebut. Perincian anggaran dalam Perpres 201/2024 menjadi dasar penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2025.

"Rincian anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) ... menjadi dasar penyusunan dan pengesahan masing-masing DIPA Tahun Anggaran 2025," bunyi Pasal 10 Perpres 201/2024. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:30 WIB APARATUR SIPIL NEGARA

Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP