Ditanya Soal Dilema Menkeu, Mahasiswa Singgung Ekstensifikasi Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi juri pada final kompetisi debat APBN Memanggil. Dia memberi pertanyaan kepada 3 tim yang bersaing.

Sri Mulyani bertanya kepada Tim A dari Universitas Indonesia (UI) mengenai dilema yang dihadapi pemerintah ketika penerimaan negara merosot akibat pandemi Covid-19, tetapi secara bersamaan kebutuhan belanja justru meningkat.

“Apakah kita akan meningkatkan belanja untuk membantu rakyat menangani kesehatan dan memulihkan ekonomi. Namun, pada saat yang sama pendapatan negara merosot. Jadi, pilihannya mau belanja nambah atau justru belanja turun karena pendapatan lagi turun?" tanyanya, Senin (26/10/2020).

Merespons pertanyaan Sri Mulyani, Tim A menjawab tetap akan meningkatkan belanja walaupun penerimaan negara mengalami tekanan. Belanja prioritasnya yakni kesehatan, pemulihan ekonomi nasional, dan bantuan sosial.

Namun, mereka juga menyarankan optimalisasi penerimaan negara melalui reformasi perpajakan. Menurut mereka, sistem pemungutan pajak perlu dibuat lebih efisien sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak oleh negara. Tim A menyarankan ekstensifikasi dan diversifikasi pajak.

“Penerimaan pajak digital, pajak minuman manis, yang terkait sekali dengan sektor-sektor produktif, juga perlu diterapkan untuk mendukung program-program pemulihan ekonomi nasional. Ini karena fiscal stability juga penting dan perlu kita jaga guna mendukung stabilitas makroekonomi,” ujar salah satu perwakilan Tim A.

Sementara dari sisi pembiayaan, Tim A menyarankan Sri Mulyani memperbesar porsi utang dari investor dalam negeri, ketimbang luar negeri yang saat ini tercatat 38%.

Kepada 2 tim lainnya dari PKN STAN dan UI, Sri Mulyani menanyakan kebijakan yang akan ditempuh dalam menyalurkan bantuan ketika data belum lengkap serta upaya menjaga akuntabilitas penggunaan anggarannya.

Tim B dari PKN STAN menjawab belanja kesehatan harus segera dieksekusi. Penyaluran bantuan sosial juga perlu secepatnya dikucurkan untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Mengenai data penerima bantuan yang belum terintegrasi, mereka meyakini perbaikan tetap dapat berjalan seiring dengan penyalurannya.

Sementara Tim C dari UI menyebut pelaksanaan APBN yang akuntabel menjadi tanggung jawab pemerintah hingga masyarakat. Menurut mereka, tata kelola yang baik dapat dilakukan oleh pemerintah, DPR RI, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat sipil. Masyarakat dapat memberikan pandangan yang konstruktif dalam perumusan kebijakan.

Sri Mulyani mengaku puas dengan jawaban para peserta debat. Menurutnya, pengalaman dalam kompetisi debat tersebut akan menjadi bekal penting jika para peserta menjadi menteri keuangan di masa datang.

"Hari ini kalian merasakan sedikit rasanya jadi menteri keuangan, dengan ditanya beberapa pertanyaan tadi. Suatu saat nanti, di antara kalian kalau menjadi menkeu, paling tidak, akan ingat," ujarnya. (kaw)