VIETNAM

Diskon PPh Badan 30% Ditawarkan untuk Pendapatan di Bawah Rp124,3 T

Dian Kurniati | Kamis, 21 Oktober 2021 | 12:05 WIB
Diskon PPh Badan 30% Ditawarkan untuk Pendapatan di Bawah Rp124,3 T

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam memberikan insentif pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan untuk pengusaha yang masih terdampak pandemi Covid-19.

Ketua Dewan Nasional Vuong Dinh Hue melalui surat keputusannya mengatur pemberian insentif berupa pemotongan PPh badan sebesar 30%. Insentif ini berlaku untuk perusahaan dengan pendapatan di bawah VND200 miliar atau sekitar Rp124,3 triliun. Kebijakan itu berlaku efektif mulai 19 Oktober 2021.

"Komite Tetap Dewan Nasional memutuskan untuk mengurangi 30% PPh badan untuk perusahaan yang pendapatannya pada 2021 kurang dari VND200 miliar dan mengalami pengurangan pendapatan dibandingkan dengan 2019," bunyi surat keputusan tersebut, dikutip Kamis (21/10/2021).

Baca Juga:
Dukung Pariwisata, Diskon Pajak Hiburan Diperpanjang Hingga Akhir 2025

Surat keputusan tersebut menjelaskan pemberian insentif pajak menjadi bagian dari kebijakan untuk mendukung pemulihan bisnis dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Namun, pemotongan pajak tidak berlaku untuk wajib pajak yang baru didirikan, digabung, atau dipisahkan pada masa pajak 2020 dan 2021.

Selain itu, Komite Tetap Dewan Nasional juga menyetujui pembebasan PPh orang pribadi, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak lainnya pada kuartal III dan IV/2021. Insentif berlaku untuk meringankan beban individu dan rumah tangga di daerah yang masih dilanda pandemi.

Meski demikian, Pembebasan pajak tidak berlaku untuk pendapatan dari penyediaan produk dan layanan perangkat lunak, video game, film digital, musik digital, dan iklan.

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

PPN untuk barang dan jasa termasuk transportasi, makanan, jasa akomodasi, dan yang berkaitan dengan promosi pariwisata juga akan dikurangi mulai 1 November hingga 31 Desember 2021.

Komite Tetap Dewan Nasional pun memberikan keringanan berupa pembebasan denda keterlambatan pembayaran pada tahun pajak 2020 dan 2021 untuk perusahaan dan organisasi yang mengalami kerugian pada 2020.

"Pemerintah akan terus meninjau dan membuat kebijakan dalam yurisdiksinya untuk mendukung bisnis dan organisasi yang sangat terpengaruh oleh pandemi Covid-19 untuk memulihkan produksi dan bisnis," bunyi surat keputusan tersebut, dilansir vietnamplus.vn. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahun Baru, PTKP Baru? Catatan bagi yang Baru Menikah atau Punya Anak