PMK 110/2020

Diskon Angsuran PPh 25 Ditambah, Sistem Pelaporan Tak Berubah

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 29 Agustus 2020 | 09:01 WIB
Diskon Angsuran PPh 25 Ditambah, Sistem Pelaporan Tak Berubah

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan tidak ada perubahan dalam sistem elektronik DJP online pasca kebijakan insentif di revisi melalui PMK No.110/2020

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan untuk pembaruan insentif pajak terutama pada penambahan diskon angsuran PPh Pasal 25 dari 30% menjadi 50% tidak ada perubahan atau modifikasi dalam sistem DJP online.

"Tidak ada perubahan. Jadi sistem tetap sama [antara diskon 30% dan 50%]," katanya kepada wartawan di Jakarta Senin (24/8/2020).

Baca Juga:
FRSW Bakal Diterapkan secara Penuh pada 2025, Ini Penjelasan Kemenkeu

Iwan menuturkan penambahan diskon tidak berimplikasi pada infastruktur DJP Online, terutama untuk pelaporan realisasi insentif dari wajib pajak. Menurutnya perubahan besar sudah dilakukan pada bulan lalu.

Pada Juli 2020, perombakan besar dilakukan untuk mengakomodasi perubahan pelaporan realisasi insentif pajak untuk pelaku usaha terdampak Covid-19 dalam PMK No.86/2020.

Perubahan mekanise pelaporan menjadi setiap bulan yang disebut Iwan membutuhkan banyak perubahan dan modifikasi dalam sistem DJP online. "Perubahan besar hanya yang dulu [pelaporan insentif] triwulanan sekarang jadi bulanan," paparnya.

Baca Juga:
Kemenkeu Kembangkan Sistem Pelaporan Keuangan Satu Pintu dengan XBRL

Sebagai informasi, Insentif ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak pada 1.013 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, dan perusahaan di kawasan berikat. Hal ini tidak berubah dari ketentuan dalam beleid sebelumnya, PMK 86/2020.

Dalam Pasal 14 PMK 110/2020 dinyatakan wajib pajak yang sudah mengajukan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan PMK 23/2020, PMK 44/2020, dan/atau PMK 86/2020 tidak perlu menyampaikan kembali pemberitahuan berdasarkan PMK 110/2020.

Bagi wajib pajak yang sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan pengurangan angsuran, stimulus ini berlaku sejak masa pajak Juli 2020. Bagi wajib pajak lainnya, diskon angsuran berlaku sejak pemberitahuan disampaikan. Penurunan diskon berlaku sampai masa pajak Desember 2020. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 11 Januari 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

FRSW Bakal Diterapkan secara Penuh pada 2025, Ini Penjelasan Kemenkeu

Selasa, 26 September 2023 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Kembangkan Sistem Pelaporan Keuangan Satu Pintu dengan XBRL

Kamis, 24 Juni 2021 | 10:33 WIB INSENTIF PAJAK

Sektor Penerima Insentif Pajak Bakal Dikurangi, Sebelumnya Berapa?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan