HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Dirjen Pajak Minta Jajaran Perkuat Komitmen Antikorupsi

Dian Kurniati | Kamis, 02 Desember 2021 | 10:35 WIB
Dirjen Pajak Minta Jajaran Perkuat Komitmen Antikorupsi

Dirjen Pajak Suryo Utomo. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Dirjen Pajak Suryo Utomo meminta seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan komitmen dalam menjalankan tugas. Tujuannya, menghindari praktik korupsi.

Suryo mengatakan budaya antikorupsi harus selalu diperkuat dalam setiap institusi, khususnya di Ditjen Pajak (DJP). Dalam hal ini, komitmen menjaga integritas dari semua jajaran memiliki peran penting agar DJP sebagai institusi terhindar dari korupsi.

"Saya minta kepada para pimpinan dan seluruh organ yang ada di Ditjen Pajak untuk meningkatkan komitmennya untuk menjaga integritas, serta berperan aktif untuk mengkomunikasikannya di lingkungan Ditjen Pajak," katanya dalam Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia DJP 2021, Kamis (2/12/2021).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Suryo mengatakan penguatan integritas menjadi salah satu instruksi yang dia berikan kepada seluruh jajaran agar terhindar dari korupsi. Kemudian, pegawai DJP juga diminta bekerja secara profesional karena memiliki amanah melayani masyarakat.

Selain itu, dia juga meminta semua jajaran selalu mendukung dan memberikan masukan kepada Tim Reformasi Perpajakan untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi.

Suryo menjelaskan DJP terus berupaya menjadikan antikorupsi sebagai budaya agar organisasi menjadi kuat, kredibel, dan akuntabel. Harapan tersebut juga sejalan dengan langkah reformasi perpajakan yang saat ini tengah berproses.

Baca Juga:
WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Salah satu agenda reformasi perpajakan yakni perbaikan sistem untuk memperkecil interaksi antara petugas pajak dan wajib pajak. Melalui upaya tersebut, Suryo berharap celah terjadinya korupsi diharapkan dapat berkurang.

Di tengah pandemi Covid-19, DJP turut berpartisipasi mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan pajak tanpa korupsi. Alasannya, kemajuan suatu negara juga dapat dinilai dari penerimaan pajak yang tinggi tetapi angka korupsinya rendah.

"Ada statement sekaligus arahan, sekaligus perintah, bagi kami yang ada di Ditjen Pajak untuk mendudukkan diri dan organisasi dalam satu lintas barisan, bahwa kami beroperasi, kami bekerja, tidak boleh ada korupsi," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:30 WIB APARATUR SIPIL NEGARA

Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?