PENGAMPUNAN PAJAK

Dirjen Pajak: Ikut Tax Amnesty Itu Mudah

Redaksi DDTCNews | Jumat, 01 Juli 2016 | 08:47 WIB
Dirjen Pajak: Ikut Tax Amnesty Itu Mudah

JAKARTA, DDTCNews – Ken Dwijugiasteadi selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak memaparkan tata cara untuk melakukan tax amnesty cukup mudah, baik bagi wajib pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun tidak.

Ken menjelaskan dalam tax amnesty ini soal NPWP tidak menjadi masalah. Karena jika sudah punya NPWP nanti bisa dihitung berdasarkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) 2015. Sedangkan bagi yang belum punya NPWP, bisa langsung mengisi formulir pendaftaran tax amnesty.

“Siapapun yang sudah memiliki NPWP, atau belum memiliki NPWP, ini bukan menjadi masalah dalam melakukan tax amnesty, bisa langsung datang ke kantor pajak terdekat, dan mengisi formulir pendaftaran tax amnesty,” ucap Ken Dwijugiasteadi pada acara pertemuan dengan media, kamis (30/6).

Baca Juga:
Masih Ada Insentif Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Sampai November 2024

Tax amnesty ini bukan bersifat enforcement atau pemaksaan, tetapi lebih kepada self assessement. Kemudian pegawai pajak akan mendatangi WP serta memberikan sosialisasi serta mengimbau WP untuk mengikuti program tax amnesty.

WP akan diberi sosialisasi mengenai penghitungan untuk melakukan tax amnesty, yaitu total harta dikurangi utang yang berkaitan langsung, maka dihasilkan harta bersih. Jadi WP berhak menyimpan harta bersihnya, sedangkan sisanya harus dibayarkan ke negara. WP juga mempunyai hak untuk melakukan tax amnesty, nominal untuk deklarasi dan nominal untuk repatriasi, ditentukan sendiri oleh WP.

Diharapkan bagi WP yang berada di luar negeri tidak perlu marasa kesulitan, karena ada pegawai Ditjen Pajak yang berada di Singapura, Hongkong, dan London, untuk sementara hanya ada di ketiga negara tersebut di bagian KBRI masing-masing negara. Dirjen Pajak pun menyarankan WP untuk pulang ke Indonesia untuk melakukan program tax amnesty ini, karena menurutnya 2 hari pun cukup untuk menyelesaikan tax amnesty.

Baca Juga:
Pengampunan Pajak Era Soekarno, Seperti Apa?

Kemudian, bagi WP yang berada di dalam negeri akan dianjurkan untuk mengikuti repatriasi. Sedangkan untuk WP yang berada di luar negeri akan dianjurkan untuk mengikuti deklarasi, yang tarifnya sekitar dua kali dari tarif repatriasi.

Hestu Yoga Saksama selaku Direktorat P2 Humas Ditjen Pajak menambahkan, “Kami menyarankan semua WP untuk mengikuti program tax amnesty ini, karena jika tetap menolak, maka suatu saat bisa kami periksa datanya, dan akan diberikan sanksi yang berat." (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 10 Oktober 2024 | 17:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Masih Ada Insentif Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Sampai November 2024

Sabtu, 06 Juli 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pengampunan Pajak Era Soekarno, Seperti Apa?

Sabtu, 22 Juni 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Buntut Tak Setor PPN, Terdakwa Ini Didenda Rp4,29 Miliar

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB