KOTA BANDUNG

Dinilai Terlalu Rendah, NJOP Bakal Dinaikkan

Redaksi DDTCNews | Senin, 16 Januari 2017 | 10:16 WIB
 Dinilai Terlalu Rendah, NJOP Bakal Dinaikkan

BANDUNG, DDTCNews – Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung berencana untuk menaikkan harga nilai jual objek pajak (NJOP) tahun ini. Hal itu disebabkan adanya perbedaan yang cukup tinggi antara NJOP dengan nilai wajar.

Kepala BPPD Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan harga nilai jual objek pajak (NJOP) tak sesuai dengan praktik di lapangan.

“Karena selama ini disparitasnya sangat tinggi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan harga di lapangan,” paparnya, baru-baru ini.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Ema mencontohkan harga jual tanah di kawasan Gedebage, terutama yang berlokasi di dekat Summarecon, harga jual yang tertera di NJOP senilai Rp500 ribu. Sementara pada praktiknya dapat mencapai Rp2,5 juta per meter persegi.

“Karenanya kita ingin melakukan penyesuaian agar perbedaannya tidak terlalu jauh,” ujar Ema.

Besarnya penyesuaian, lanjut Ema, tergantung pada jenis bangunan. Untuk bangunan pertokoan atau kantor, kenaikan dapat mencapai dua kali lipat. Namun, untuk bangunan perumahan atau bangunan yang ada di dalam gang, kenaikannya hanya sekitar 6%.

Baca Juga:
Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kendati demikian, sebagaimana dilansir dari Pojokjabar, kebijakan tersebut masih menunggu pengesahan walikota. Menurut hasil kajian yang telah dilakukan, kenaikan NJOP berpotensi meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga menyentuh 32%.

“Jika penyesuaian pajak ini disetujui, peluang pendapatan bisa naik sampai 32% dari potensi Rp383 miliar. Sehingga kalau ditambah 32%, jadi Rp506 miliar,” pungkasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?