PENNSYLVANIA

Dinilai Bawa Dampak Buruk, Video Games Bakal Dipajaki

Redaksi DDTCNews | Senin, 11 Februari 2019 | 13:40 WIB
Dinilai Bawa Dampak Buruk, Video Games Bakal Dipajaki

Ilustrasi video games. 

JAKARTA, DDTCNews – Anggota Parlemen Pennsylvania mengusulkan pengenaan pajak atas video games kekerasan. Uang hasil pemajakan ini digunakan untuk mendanai penguatan keamanan sekolah.

Perwakilan Republik Chris Quinn dari Delaware County bergabung dengan Perwakilan Demokrat Ed Neilson dari Philadelphia dan Perwakilan Demokrat Carol Hill-Evans dari Kabupaten York York menyatakan dukungan terhadap rancangan undang-undang (RUU) terkait pajak video games.

Chris Quinn yang pertama kali menyepakati adanya RUU tersebut mengklaim adanya hubungan antara video games kekerasan dengan kondisi dunia nyata. Pasalnya, banyak yang menyimpulkan video games adalah salah satu faktor munculkan risiko kekerasan.

Baca Juga:
Imbal Jasa Penyimpanan Karbon, Ada Royalti Wajib Disetor ke Negara

"RUU ini tidak melarang video games kekerasan, hanya menyediakan aliran dana untuk menutup sebagian biaya sosial. Membuat sekolah kita lebih aman dengan mengenakan pajak pada industri yang telah terbukti menyebabkan kekerasan,” jelasnya, seperti dikutip pada Senin (11/2/2019).

Mereka menyerukan pajak 10% untuk semua video games yang memiliki label ‘Mature 17+’ atau ‘Adults Only 18+’ dari Dewan Pemeringkat Perangkat Lunak Hiburan (Entertainment Software Rating Board/ESRB).

Dana yang terkumpul dari pajak tersebut bisa digunakan untuk membiayai upaya-upaya peningkatam keamanan sekolah di negara bagian. Chris Quinn menguatkan argumentasi dengan penelitian terbaru dari National Center for Health Research dan penembakan massal yang baru-baru ini terjadi di sekolah-sekolah tinggi.

Baca Juga:
Apa Itu Nota Retur?

Menurutnya, video games yang penuh kekerasan dapat membuat orang tidak peka untuk melihat perlindungan yang agresif dan mengurangi sikap empati. Semakin lama orang terpapar video games kekerasan, sambung dia, semakin banyak tantangan yang dihadapi baik pikiran maupun perasaan.

Pengajuan RUU ini dilakukan oleh Quinn untuk kali keduanya. Pada tahun lalu, persetujuan gagal dicapai di committee stage. Sejak diajukan pertama kali pada Februari tahun lalu, asosiasi industri video games mengatakan bahwa video games tidak menyebabkan adanya kekerasan.

“Kami mendorong legislator Pennsylvania untuk bekerja sama dengan kami untuk meningkatkan kesadaran tentang kontrol orang tua dan sistem peringkat video game ESRB,” ujar pihak asosisasi, seperti dilansir newsweek. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 13 Januari 2025 | 19:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Imbal Jasa Penyimpanan Karbon, Ada Royalti Wajib Disetor ke Negara

Senin, 13 Januari 2025 | 19:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Nota Retur?

Senin, 13 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Beberapa PMK Soal DPP Nilai Lain akan Direvisi Secara Omnibus

Senin, 13 Januari 2025 | 17:15 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Registrasi dan Pembuatan Faktur Diperbaiki, Ini Keterangan DJP

BERITA PILIHAN
Senin, 13 Januari 2025 | 19:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Nota Retur?

Senin, 13 Januari 2025 | 18:30 WIB ASET KRIPTO

Langkah Lanjutan Setelah Pengawasan Aset Kripto Berpindah ke OJK

Senin, 13 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Beberapa PMK Soal DPP Nilai Lain akan Direvisi Secara Omnibus

Senin, 13 Januari 2025 | 17:30 WIB PMK 115/2024

Aturan Baru Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai, Download di Sini!

Senin, 13 Januari 2025 | 17:15 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Registrasi dan Pembuatan Faktur Diperbaiki, Ini Keterangan DJP

Senin, 13 Januari 2025 | 17:00 WIB CORETAX SYSTEM

Pembuatan Faktur di Coretax Masih Terkendala, Ini Kata Apindo

Senin, 13 Januari 2025 | 16:30 WIB CORETAX SYSTEM

Gagal Upload Faktur dan Dapat Notifikasi Saved Invalid, Ini Solusinya

Senin, 13 Januari 2025 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Sebut Pbk atas Pembayaran Pajak Sebelum 2025 Bisa Lewat Coretax

Senin, 13 Januari 2025 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Ingat! e-Registration Tak Lagi Bisa Diakses, Daftar NPWP Lewat Coretax

Senin, 13 Januari 2025 | 14:30 WIB PMK 115/2024

Soal Revisi PMK Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai, Ini Kata DJBC