PENNSYLVANIA

Dinilai Bawa Dampak Buruk, Video Games Bakal Dipajaki

Redaksi DDTCNews | Senin, 11 Februari 2019 | 13:40 WIB
Dinilai Bawa Dampak Buruk, Video Games Bakal Dipajaki

Ilustrasi video games. 

JAKARTA, DDTCNews – Anggota Parlemen Pennsylvania mengusulkan pengenaan pajak atas video games kekerasan. Uang hasil pemajakan ini digunakan untuk mendanai penguatan keamanan sekolah.

Perwakilan Republik Chris Quinn dari Delaware County bergabung dengan Perwakilan Demokrat Ed Neilson dari Philadelphia dan Perwakilan Demokrat Carol Hill-Evans dari Kabupaten York York menyatakan dukungan terhadap rancangan undang-undang (RUU) terkait pajak video games.

Chris Quinn yang pertama kali menyepakati adanya RUU tersebut mengklaim adanya hubungan antara video games kekerasan dengan kondisi dunia nyata. Pasalnya, banyak yang menyimpulkan video games adalah salah satu faktor munculkan risiko kekerasan.

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

"RUU ini tidak melarang video games kekerasan, hanya menyediakan aliran dana untuk menutup sebagian biaya sosial. Membuat sekolah kita lebih aman dengan mengenakan pajak pada industri yang telah terbukti menyebabkan kekerasan,” jelasnya, seperti dikutip pada Senin (11/2/2019).

Mereka menyerukan pajak 10% untuk semua video games yang memiliki label ‘Mature 17+’ atau ‘Adults Only 18+’ dari Dewan Pemeringkat Perangkat Lunak Hiburan (Entertainment Software Rating Board/ESRB).

Dana yang terkumpul dari pajak tersebut bisa digunakan untuk membiayai upaya-upaya peningkatam keamanan sekolah di negara bagian. Chris Quinn menguatkan argumentasi dengan penelitian terbaru dari National Center for Health Research dan penembakan massal yang baru-baru ini terjadi di sekolah-sekolah tinggi.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Menurutnya, video games yang penuh kekerasan dapat membuat orang tidak peka untuk melihat perlindungan yang agresif dan mengurangi sikap empati. Semakin lama orang terpapar video games kekerasan, sambung dia, semakin banyak tantangan yang dihadapi baik pikiran maupun perasaan.

Pengajuan RUU ini dilakukan oleh Quinn untuk kali keduanya. Pada tahun lalu, persetujuan gagal dicapai di committee stage. Sejak diajukan pertama kali pada Februari tahun lalu, asosiasi industri video games mengatakan bahwa video games tidak menyebabkan adanya kekerasan.

“Kami mendorong legislator Pennsylvania untuk bekerja sama dengan kami untuk meningkatkan kesadaran tentang kontrol orang tua dan sistem peringkat video game ESRB,” ujar pihak asosisasi, seperti dilansir newsweek. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN