Dianggap Mewah, Ponsel Diusulkan Kena Pajak

HO CHI MINH, DDTCNews – Pemerintah Kota Ho Chi Minh berencana untuk menerapkan pajak telepon seluler dan beberapa barang tertentu lainnya yang dianggap mewah. Pajak konsumsi khusus ini hanya dikenakan pada barang dan jasa tertentu yang dianggap mewah atau tidak penting.

Komite Rakyat pekan lalu meminta parlemen untuk menambahkan barang seperti kamera, parfum, kosmetik, layanan permainan, dan layanan kecantikan ke dalam daftar barang kena pajak konsumsi khusus. Ponsel pun masuk karena tidak berada dalam definisi barang yang ‘esensial’.

“Barang dan jasa tertentu yang dianggap mewah atau tidak penting akan segera dipajaki. Pajak ini akan terasa lebih berdampak pada warga berpenghasilan menengah ke atas,” ujar Komite Rakyat seperti dikutip pada Selasa (7/5/2019).

Namun, sebelum ponsel dipajaki, Kantor Statistik Umum Vietnam telah mencatat importasi ponsel dan komponen ponsel mencapai US$3,6 miliar (Rp51,44 triliun) pada empat bulan pertama 2019. Jumlah ini menurun sebanyak 15,5% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Di samping itu, Komite Rakyat juga membahas terkait terlalu banyaknya barang yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN). Negara lain hanya memiliki empat hingga delapan kelompok barang yang dikecualikan, berbeda dengan Vietnam yang memiliki 25 kelompok barang yang dikecualikan.

Pemerintah diusulkan untuk mempertimbangkan kembali pengelompokan barang yang dikecualikan dari PPN. Pemerintah dapat hanya membebebaskan barang dan jasa yang sulit untuk menghitung PPN, seperti pinjaman bank dan perdagangan sekuritas, serta barang dan jasa yang dibayar oleh negara.

Dari segi pajak penghasilan (PPh), seperti dilansir vnexpress, pemerintah ingin memotong sejumlah pajak dan menyesuaikan tunjangan keluarga bagi kelas menengah. Rencana kebijakan ini untuk menghindari beban pajak yang terlalu berat bagi wajib pajak yang tercakup dalam demografis ini.