Di Hadapan Diplomat, Menko Darmin Beberkan Masalah Ekonomi RI

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution manjadi narasumber pada Diklat Sesparlu Kementerian Luar Negeri Angkatan ke-59 yang mengangkat tema "Economic Trend : Global Phenomenon and Its Implication to Indonesia".

Dalam pemaparannya, Darmin mengupas berbagai tantangan yang dihadapi ekonomi saat ini, serta upaya pemerintah untuk mencari jalan keluar dari problematika tersebut.

"Semua shock dengan kebijakan AS. Kelihatannya semua negara cukup grogi dalam menghadapinya. Sebab ini pertama kali dalam sejarah modern, satu negara besar secara unilateral lakukan perubahan kebijakan," katanya di Pusdiklat Kemenlu, Selasa (24/7).

Perubahan kebijakan AS itu menurut Darmin mengubah lanskap ekonomi global secara drastis. Mulai dari kebijakan fiskal yang menurunkan tarif pajak badan hingga kebijakan dagang yang proteksionis bahkan cenderung konfrontatif dengan negara lain.

Hal itu kemudian menimbulkan gejolak yang dirasakan seluruh negara, termasuk Indonesia. Depresiasi nilai tukar yang terjadi sejak awal tahun 2018 sebagaian besar dipengaruhi faktor eksternal.

"Faktor dalam negeri kemudian juga turut memberikan tekanan pada ekonomi, yaitu defisit neraca perdagangan yang juga memberikan tekanan pada nilai tukar," papar Darmin.

Menyikapi gejolak ekonomi tersebut, di hadapan para diplomat, mantan Dirjen Pajak itu memaparkan pembenahan dimulai dengan struktur defisit perdagangan yang banyak disumbang oleh sektor migas.

"Karena defisit banyak di migas, ya kita kerjakan dulu di migas, yaitu dengan perluasan penggunaan B20 atau biodiesel dengan 20% komposisinya dari CPO/minyak kelapa sawit," terangnya.

Kemudian untuk menjaga daya saing ekonomi, maka 4 strategi pemerintah akan dilakukan untuk menggenjot ekspor. Empat instrumen ini akan dijalankan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

"Pertama, reformasi seluruh perizinan melalui OSS. Kemudian, kedua memberikan insentif fiskal dengan gradasi seperti tax holidayuntuk industri yang kita tidak punya," papar dia.

Kemudian, dengan bauran kemudahan perizinan dan insentif diharapkan dapat memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan melakukan ekspor. Keempat adalah pembenahan sumber daya manusia dalam jangka panjang.

"Kualitas SDM akan kita benahi dan dimulai dengan SMK. Kompetensi harus jelas bidangnya dan harua berbasis sertifikat kompetensi bukan lagi ijazah, ini akan kita mulai besar besaran tahun depan," beber Darmin. (Amu)