PROVINSI PAPUA

Denda Pajak Kendaraan Dihapus Selama 6 Bulan

Dian Kurniati | Selasa, 28 April 2020 | 12:15 WIB
Denda Pajak Kendaraan Dihapus Selama 6 Bulan

Poster dari Satlantas Polres Jayapura. (Twitter @JayapuraPolres)

JAYAPURA, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Papua membebaskan denda pajak kendaraan bermotor di tengah adanya pandemi virus Corona.

Gubernur Papua Lukas Enembe telah menerbitkan Keputusan Gubernur No.188.4/149/2020. Ada tiga kebijakan yang masuk dalam beleid itu. Pertama, penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Kedua, penghapusan bea bali nama kendaraan bermotor kedua (BBNKB II). Ketiga, penghapusan denda bea balik nama kendaraan bermotor.

“Berlaku 24 April sampai dengan 30 Oktober 2020,” demikian bunyi poster yang diunggah oleh akun Twitter @JayapuraPolres milik Satlantas Polres Jayapura, Selasa (28/4/2020).

Lewat akun Twitter resmi Pemprov Papua juga disebutkan kebijakan yang diambil merupakan respons pemerintah provinsi terhadap pandemi virus Corona. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan dampak sosial dan perekonomian yang ditimbulkan oleh wabah.

Adapun pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan di seluruh kantor Samsat di Papua, mobil Samsat keliling, maupun Bank Papua.

Sementara itu, Kepala UPT Samsat Merauke Ardi Bengu berharap masyarakat bisa memanfaatkan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor tersebut. Meski tak merinci jumlahnya, dia menyebut masih banyak masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan.

Ardi menambahkan pelayanan penghapusan pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan di Samsat Merauke tetap buka. Namun, jam layanan Samsat dipangkas menjadi hanya pukul 09.00 hingga 12.00 WIT dan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan virus Corona.

Adapun bagi petugas maupun masyarakat yang mendatangi Samsat wajib mengenakan masker, mengatur jarak antara satu dengan yang lain, serta mencuci tangan sebelum memasuki kantor.

Pada 2019, Ardi menyebut jumlah kendaraan bermotor yang aktif membayar pajak di Samsat Merauke sebanyak 43.000 unit. Adapun pajak kendaraan bermotor yang dikumpulkan Samsat Merauke pada tahun lalu senilai lebih dari Rp30 miliar.

"Pembebasan denda pajak diberikan kepada semua jenis kendaraan bermotor. Bagi yang sudah terlambat bertahun-tahun, bisa manfaatkan saat ini untuk melunasi," ujarnya, seperti dilansir teropongnews.com. (kaw)

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

18 Juni 2020 | 12:25 WIB

https://upload.picpaste.me/images/2020/06/18/pajak-sntk.md.png Masuh di kenakan pajak berita nya bener ga ?

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?