KEBIJAKAN ENERGI

DEN Sebut Transisi Energi Mestinya Sasar Rakyat yang Ekonominya Kuat

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 Januari 2024 | 15:00 WIB
DEN Sebut Transisi Energi Mestinya Sasar Rakyat yang Ekonominya Kuat

Petugas PT Pos Indonesia (Persero) menyerahkan alat penanak nasi (rice cooker) yang diberikan gratis kepada warga penerima bantuan di Kampung Pulo Empang, Kelurahan Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/1/2024). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/pras.

JAKARTA, DDTCNews - Dewan Energi Nasional (DEN) menilai program transisi energi semestinya lebih menyasar masyarakat menengah ke atas. Sekjen DEN Djoko Siswanto menjelaskan masyarakat menengah ke atas memiliki daya beli yang lebih baik sehingga proses transisi bisa dilakukan tanpa ada hambatan finansial.

Argumen yang disampaikan DEN cukup kuat. Pasalnya, program transisi energi memang butuh modal yang tidak sedikit. Misalnya, penggunaan kompor listrik yang membutuhkan konsumsi listrik tidak sedikit atau konsumsi pertamax turbo dengan harga yang lebih mahal dari BBM dengan oktan yang lebih rendah.

"Transisi energi harusnya dimulai dari orang menengah ke atas, orang yang sudah mampu menggunakan kompor listrik, yang sudah mampu membeli pertamax turbo. Kini ada bensin sawit, harganya per liter cuma Rp15.000, RON 120 yang jauh lebih baik kualitasnya dari pertamax turbo yang harganya Rp15.350. Kompor induksi harusnya juga dimulai dari masyarakat yang mampu," kata Djoko dikutip pada Kamis (18/1/2024).

Baca Juga:
Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Djoko mengungkapkan program kompor induksi (listrik) harusnya diberikan kepada masyarakat yang ekonominya mampu. Dia beralasan, masyarakat miskin masih memiliki daya beli yang rendah. Artinya, penggunaan kompor induksi juga tidak akan optimal.

"Bensin juga begitu, karena masyarakat miskin daya belinya masih rendah jadi ya ga mulai-mulai transisi sampai sekarang, angkanya rendah terus," lanjut Djoko.

Djoko menginformasikan bahwa program pembagian kompor induksi yang sempat dihentikan akan dikaji kembali untuk kembali dilaksanakan.

Baca Juga:
Permintaan China Merosot, ICP September 2024 Turun Jadi US$72,54/Barel

"Jadi kemarin yang sempat dihentikan coba dikaji lagi, dimulai lagi. Dimulai yang bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan kompor induksi bisa dimulai lagi," ungkap Djoko.

Lebih lanjut, Djoko mengatakan, sambil menunggu hasil kajian pemberian kompor listrik, pemerintah menggantinya dengan memberikan alat memasak nasi listrik (rice cooker). Pemerintah menilai pengadaan rice cooker lebih murah dan produknya bisa dipakai langsung oleh masyarakat yang menerima.

"Permen ESDM-nya sudah keluar untuk pembagian rice cooker 500.000 tergetnya. Kenapa rice cooker? Karena itu paling bisa dimplentasikan. Kita tinggal beli, harganya juga lebih murah dari kompor listrik, dengan harga di bawah satu juta [rupiah] bisa dapat lebih banyak," jelas Djoko. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Jumat, 04 Oktober 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Permintaan China Merosot, ICP September 2024 Turun Jadi US$72,54/Barel

Rabu, 02 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Permen Baru Soal Kontrak Bagi Hasil Jadi Daya Tarik Investasi Migas

Selasa, 01 Oktober 2024 | 13:01 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Tahan Tarif Listrik Nonsubsidi Hingga Akhir 2024

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja