KEBIJAKAN ENERGI

DEN Sebut Transisi Energi Mestinya Sasar Rakyat yang Ekonominya Kuat

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 Januari 2024 | 15:00 WIB
DEN Sebut Transisi Energi Mestinya Sasar Rakyat yang Ekonominya Kuat

Petugas PT Pos Indonesia (Persero) menyerahkan alat penanak nasi (rice cooker) yang diberikan gratis kepada warga penerima bantuan di Kampung Pulo Empang, Kelurahan Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/1/2024). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/pras.

JAKARTA, DDTCNews - Dewan Energi Nasional (DEN) menilai program transisi energi semestinya lebih menyasar masyarakat menengah ke atas. Sekjen DEN Djoko Siswanto menjelaskan masyarakat menengah ke atas memiliki daya beli yang lebih baik sehingga proses transisi bisa dilakukan tanpa ada hambatan finansial.

Argumen yang disampaikan DEN cukup kuat. Pasalnya, program transisi energi memang butuh modal yang tidak sedikit. Misalnya, penggunaan kompor listrik yang membutuhkan konsumsi listrik tidak sedikit atau konsumsi pertamax turbo dengan harga yang lebih mahal dari BBM dengan oktan yang lebih rendah.

"Transisi energi harusnya dimulai dari orang menengah ke atas, orang yang sudah mampu menggunakan kompor listrik, yang sudah mampu membeli pertamax turbo. Kini ada bensin sawit, harganya per liter cuma Rp15.000, RON 120 yang jauh lebih baik kualitasnya dari pertamax turbo yang harganya Rp15.350. Kompor induksi harusnya juga dimulai dari masyarakat yang mampu," kata Djoko dikutip pada Kamis (18/1/2024).

Baca Juga:
Diskon Listrik 50 Persen di Januari-Februari 2025, Begini Hitungannya

Djoko mengungkapkan program kompor induksi (listrik) harusnya diberikan kepada masyarakat yang ekonominya mampu. Dia beralasan, masyarakat miskin masih memiliki daya beli yang rendah. Artinya, penggunaan kompor induksi juga tidak akan optimal.

"Bensin juga begitu, karena masyarakat miskin daya belinya masih rendah jadi ya ga mulai-mulai transisi sampai sekarang, angkanya rendah terus," lanjut Djoko.

Djoko menginformasikan bahwa program pembagian kompor induksi yang sempat dihentikan akan dikaji kembali untuk kembali dilaksanakan.

Baca Juga:
Stok Cukup, Kementerian ESDM Siap Penuhi Kebutuhan BBM Nataru 2025

"Jadi kemarin yang sempat dihentikan coba dikaji lagi, dimulai lagi. Dimulai yang bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan kompor induksi bisa dimulai lagi," ungkap Djoko.

Lebih lanjut, Djoko mengatakan, sambil menunggu hasil kajian pemberian kompor listrik, pemerintah menggantinya dengan memberikan alat memasak nasi listrik (rice cooker). Pemerintah menilai pengadaan rice cooker lebih murah dan produknya bisa dipakai langsung oleh masyarakat yang menerima.

"Permen ESDM-nya sudah keluar untuk pembagian rice cooker 500.000 tergetnya. Kenapa rice cooker? Karena itu paling bisa dimplentasikan. Kita tinggal beli, harganya juga lebih murah dari kompor listrik, dengan harga di bawah satu juta [rupiah] bisa dapat lebih banyak," jelas Djoko. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Listrik 50 Persen di Januari-Februari 2025, Begini Hitungannya

Senin, 23 Desember 2024 | 12:30 WIB NATAL DAN TAHUN BARU 2025

Stok Cukup, Kementerian ESDM Siap Penuhi Kebutuhan BBM Nataru 2025

Senin, 16 Desember 2024 | 19:05 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pelanggan Listrik PLN dengan Daya Segini Bakal Kena PPN 12%

Jumat, 29 November 2024 | 12:30 WIB KINERJA FISKAL

Kontribusi Sektor Mineral Batu Bara untuk PDB Capai Rp2.198 Triliun

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya