AMERIKA SERIKAT

Defisit Anggaran AS Tembus Rp8.200 triliun

Redaksi DDTCNews | Rabu, 14 September 2016 | 06:31 WIB
Defisit Anggaran AS Tembus Rp8.200 triliun

WASHINGTON, DDTCNews – Penerimaan pajak Pemerintah Pusat Amerika Serikat (AS) tercatat sebanyak US$2,9 triliun atau lebih dari Rp38 ribu triliun dalam sebelas bulan pertama untuk tahun pajak 2016 yang dimulai sejak 1 Oktober 2015 hingga 30 September 2016.

Dalam laporan yang dirilis oleh Congressional Budget Office (CBO), terungkap pula pemerintah federal telah membelanjakan US$26 miliar atau sekitar Rp342 triliun.

“Kita masih bisa mengharapkan sedikit miliar dolar lagi untuk penerimaan pajak sebelum akhirnya tahun pajak 2016 berakhir. Meskipun begitu, defisit pemerintah selama 11 bulan pertama ini adalah sebesar US$622 miliar (Rp8.200 triliun),” ungkap laporan tersebut, kemarin (12/9).

Baca Juga:
Tekan Defisit, Negara Ini Ingin Kenakan Pajak Tambahan 8,5 Persen

Angka defisit tersebut melambung jauh dari defisit tahun 2015 lalu yang hanya sebesar US$92 miliar atau senilai Rp1.200 triliun.

Kenaikan penerimaan pajak berasal dari beberapa faktor, seperti kenaikan pembayaran pajak penghasilan pegawai, seperti keamanan sosial (social security) dan kesehatan (medicare).

Kedua pajak tersebut naik sebanyak US$44 miliar atau sebesar Rp580 triliun dengan tingkat kenaikan sebesar 6%. Selain itu, pajak penghasilan orang pribadi juga naik sebesar US$7 miliar atau Rp92,3 triliun, setara dengan kenaikan 2%.

Baca Juga:
Defisit Anggaran 2024 Tetap Ditarget 2,7 Persen, DJP Bakal Full Force

“Kenaikan ini mungkin terjadi karena adanya peningkatan upah dan gaji,” papar dokumen tersebut.

Selain penerimaan pajak meningkat, pengembalian dana lebih bayar juga ikut meningkat 7% yaitu sebanyak US$16 miliar atau setara Rp211 triliun. Angka ini tentu saja mengurangi angka penerimaan bersih negara di sektor pajak.

Sementara itu, seperti dilansir dari Forbes, penerimaan pajak penghasilan badan tidak mengalami peningkatan, bahkan justru turun sebanyak 13% dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut CBO, penuruan ini terjadi akibat adanya perubahan beberapa peraturan termasuk peraturan terkait beban seperti yang tercantum dalam Consolidated Appropriations Act, 2016. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 September 2024 | 08:37 WIB KINERJA FISKAL

Defisit Anggaran 2024 Tetap Ditarget 2,7 Persen, DJP Bakal Full Force

Senin, 23 September 2024 | 15:35 WIB KINERJA FISKAL

APBN Defisit Rp161,8 Triliun hingga Agustus, Menkeu: Masih On Track

Rabu, 04 September 2024 | 11:30 WIB KOTA SERANG

Tekan Defisit Anggaran, Pemda Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas ASN

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN