PEMILU 2024

Datang di MK, Sri Mulyani Sebut Bansos Tak Melonjak Jelang Pemilu

Muhamad Wildan | Jumat, 05 April 2024 | 10:11 WIB
Datang di MK, Sri Mulyani Sebut Bansos Tak Melonjak Jelang Pemilu

Menkeu Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pola realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) cenderung sama setiap tahun, tidak melonjak menjelang pemungutan suara pada Pemilu 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan realisasi belanja perlinsos hinga Februari 2024 hanya senilai Rp37,9 triliun, tak jauh berbeda bila dibandingkan realisasi belanja perlinsos hingga Februari pada tahun-tahun sebelumnya.

"Tidak terdapat pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada 2023 di mana perbedaan signifikan adalah pada realisasi bansos Kemensos yang cukup rendah pada 2 bulan pertama karena penataan kembali kerja sama Kemensos dengan perbankan," ujar Sri Mulyani dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

Baca Juga:
Banyak Sengketa Pilkada, Uji Materiil UU KUP-Pengadilan Pajak Tertunda

Dengan demikian, Sri Mulyani berkesimpulan pola pembayaran perlinsos dan bansos tidaklah berbeda bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Anggaran perlinsos telah dianggarkan dalam APBN 2024 sesuai pembahasan di DPR. Pola realisasinya tidak berbeda bila dibandingkan dengan periode 6 tahun sebelumnya," ujar Sri Mulyani.

Terkait dengan pagu anggaran perlinsos pada 2024, Kemenkeu mencatat anggaran perlinsos tidak meningkat secara signifikan.

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Anggaran perlinsos pada Kemensos naik dari Rp74,3 triliun pada 2023 menjadi senilai Rp75,6 triliun pada 2024 karena penyaluran bantuan makanan untuk lansia, penyandang disabilitas, dan yatim piatu.

Selanjutnya anggaran perlinsos pada kementerian selain Kemensos naik darp Rp69,3 triliun menjadi Rp80,5 triliun karena kenaikan unit cost program Indonesia pintar (PIP), tambahan penerima kartu Indonesia pintar kuliah (KIPK), iuran jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dan bantuan iuran untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Adapun anggaran perlinsos pada anggaran bendahara umum negara (BU) naik dari Rp332,5 triliun pada 2023 menjadi Rp340,7 triliun pada 2024 karena kenaikan alokasi subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR.

"Dengan demikian, tidak ada perubahan khusus pada 2024 di dalam anggaran bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan," ujar Sri Mulyani. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra