KOTA YOGYAKARTA

Dari 11 Jenis Pajak, Tinggal Pajak Hiburan yang Belum Capai Target

Redaksi DDTCNews | Senin, 18 Desember 2017 | 09:17 WIB
Dari 11 Jenis Pajak, Tinggal Pajak Hiburan yang Belum Capai Target

YOGYAKARTA, DDTCNews – Menjadi salah satu destinasi wisata tidak jadi jaminan penerimaan pajak dari sektor hiburan mengalir deras ke kas daerah. Hal ini yang terjadi di Kota Yogyakarta, di mana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus kerja ekstra untuk memenuhi target penerimaan pajak.

“Masih ada sisa waktu sampai akhir tahun untuk mencapai target,” kata Kepala BPKAD Kota Yogjakarta, Santosa, Minggu (17/12).

Lebih lanjut, dia menerangkan hingga bulan November 2017 setoran pajak hiburan sudah mencapai Rp13,06 miliar. Sementara target yang dipatok dalam APBD-Perubahan 2017 sebesar Rp13,5 miliar.

Baca Juga:
Kemenkeu Perbarui Syarat untuk Jadi Pemeriksa Pajak Daerah

Untuk memenuhi target penerimaan pajak itu, maka BPKAD Kota Yogyakarta akan berupaya menagih para pengelola hiburan yang belum membayar pajak. Dia berharap wajib pajak kooperatif dan dapat segera melakukan pembayaran pajak.

“Sejumlah wajib pajak hiburan tersebut di antaranya karaoke, tempat pijat, adu ketangkasan, permainan biliar, bioskop, dan berbagai pertunjukan hiburan di beberapa lokasi wisata,” papar Santosa.

Seperti yang diketahui, pajak hiburan merupakan satu-satunya pekerjaan rumah BPKAD. Pasalnya, hanya pajak hiburan ini yang belum mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

Baca Juga:
Demi Pajak, Mahasiswa di Malang Bakal Diminta Balik Nama Kendaraannya

“Pajak hiburan ini menjadi satu-satunya pendapatan pajak yang belum memenuhi target dari total 11 jenis pajak. Sementara, pajak lainnya sudah terpenuhi sebelum akhir tahun ini. Total pendapatan pajak dari 11 jenis pajak sampai November lalu sebanyak Rp376,5 miliar,” terangnya.

Pajak hiburan memang menjadi pekerjaan rumah BPKAD kota Gudeg tersebut karena ada kenaikan target yang ditetapkan dalam APBD-Perubahan. Jika pada APBD 2017, pajak ini dipatok sebesar Rp8 miliar, maka angkanya naik menjadi Rp13,5 miliar dalam APBD-Perubahan. Kenaikan ini merupakan implikasi dari bertambahnya jumlah wajib pajak hiburan. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Perbarui Syarat untuk Jadi Pemeriksa Pajak Daerah

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:30 WIB KABUPATEN SLEMAN

Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko