BERITA PAJAK HARI INI

Dapat Insentif Pajak, Jangan Lupa Lapor Realisasinya di DJP Online

Redaksi DDTCNews | Kamis, 11 Februari 2021 | 08:01 WIB
Dapat Insentif Pajak, Jangan Lupa Lapor Realisasinya di DJP Online

Ilustrasi. E-Reporting Insentif Covid-19 DJP Online. 

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas mengimbau wajib pajak tidak lupa menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak, terutama yang ada dalam PMK 9/2021. Imbauan tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (11/2/2021).

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan otoritas membuka pintu lebar-lebar bagi wajib pajak untuk memanfaatkan insentif yang sudah diberikan tahun lalu dan tahun ini. Namun, pemanfaatan itu harus diikuti dengan kepatuhan pelaporan realisasinya.

Dia mengungkapkan banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pemanfaatan insentif pajak pada tahun lalu. Oleh karena itu, Yon mengimbau wajib pajak untuk melaporkan realisasi pemanfaatan insentif pada 2020 terlebih dahulu sebelum kembali mengajukan pada tahun ini.

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

“Bagi wajib pajak yang eligible silakan manfaatkan dan kami ingatkan pelaporan juga harus disampaikan lewat aplikasi. Ini perlu disampaikan karena sebagian besar yang memanfaatkan lupa untuk melaporkan realisasi,” ujarnya.

Selain mengenai pemanfaatan insentif pajak, ada pula bahasan tentang perlunya kestabilan penerimaan pajak untuk mendukung upaya pengembalian defisit anggaran menjadi di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga:
WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas
  • Deadline Pelaporan Realisasi Pemanfaatan

Pasal 19 PMK 9/2021 memberi penegasan ketentuan bagi pemberi kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP berdasarkan pada PMK 23/2020, PMK 44/2020, dan PMK 86/2020 s.t.d.d. PMK 110/2020 tapi belum menyampaikan laporan realisasi.

“Dapat menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 28 Februari 2021 untuk dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah tahun pajak 2020,” bunyi penggalan Pasal 19 ayat (2) PMK 9/2021. Simak pula ‘Ini Imbauan Resmi DJP Soal Pengajuan Ulang Pemanfaatan Insentif Pajak’. (DDTCNews)

  • Tata Kelola Pemanfaatan Dana PEN

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pelaporan realisasi pemanfaatan insentif harus dilakukan karena menjadi bagian dari tata kelola pemanfaatan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pelaporan juga menjadi objek pemeriksaan dari berbagai lembaga.

Baca Juga:
Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Setidaknya terdapat 3 entitas yang mengawasi pemanfaatan insentif pajak, yakni Inspektorat Jenderal Kemenkeu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Salah satu temuan itu soal pemanfaatan insentif fiskal tapi belum melaporkan realisasi pemanfaatan. Kami dorong dan imbau pada kesempatan ini yang belum lapor untuk segera dilaporkan sehingga tata kelola menjadi baik,” kata Yon. Simak pula ‘Dirjen Pajak Awasi Kepatuhan Pemanfaat Insentif PMK 9/2021’. (DDTCNews)

  • Defisit Fiskal di Bawah 3% PDB

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan upaya untuk menciptakan penerimaan pajak yang stabil dan mengembalikan defisit di bawah 3% PDB tidak mudah. Menurutnya, tantangan utama pemerintah adalah memastikan transisi menuju disiplin fiskal tidak memberikan guncangan pada dunia usaha.

Baca Juga:
Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

Oleh karena itu, pada tahun ini, pemerintah masih memberikan berbagai fasilitas dan insentif perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan kegiatan usaha. Aktivitas ekonomi yang mulai pulih secara bertahap akan berkorelasi pada peningkatan penerimaan pajak.

"Untuk kembali normal akan menjadi tantangan untuk menciptakan soft landing dari 2022. Kami berharap ini tidak memberikan shock yang besar kepada dunia usaha dengan modal pertumbuhan ekonomi yang pulih," ujarnya. Simak ‘Kembalikan Defisit Fiskal di Bawah 3% PDB, Penerimaan Pajak Jadi Kunci’. (DDTCNews)

  • Perpanjangan BMAD Impor Bopet

Pemerintah memperpanjang bea masuk antidumping (BMAD) atas impor produk biaxially oriented polyethylene terephthalate (Bopet) dari negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand.

Baca Juga:
Bikin Faktur Pajak Fiktif, Dua Bos Perusahaan Diserahkan ke Kejaksaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11/PMK.010/2021, perpanjangan BMAD itu dikarenakan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia menilai pengenaan BMAD masih diperlukan. Pengenaan BMAD tersebut diperpanjang hingga 5 tahun ke depan. Simak ‘Pengenaan BMAD untuk Impor Bopet dari Tiga Negara Ini Diperpanjang’. (DDTCNews/Kontan)

  • BMTP Impor Karpet

Pemerintah mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya. Pengenaan BMTP tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 10/PMK.010/2021.

Beleid ini dirilis setelah hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) membuktikan adanya kerugian serius yang dialami industri dalam negeri. BMTP atas impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya ini dikenakan selama 3 tahun dengan tarif yang berbeda tiap periodenya. Simak selengkapnya pada artikel ‘PMK Baru, Impor Karpet Kena BMTP’. (DDTCNews)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

11 Februari 2021 | 18:26 WIB

Pemanfaatan insentif pajak dari pemerintah oleh Wajib Pajak akan menjadi sia-sia apabila Wajib Pajak tidak patuh dalam pelaporan realisasinya sehingga penting bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif. Pemberian insentif ini diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi dan kegiatan usaha yang nantinya akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak. Selain itu, diperpanjangnya pengenaan BMAD Impor Bopet dan BMTP Impor Karpet tentunya diharapkan mampu menekan jumlah impor bopet dan karpet sehingga tidak membuat industri dalam negeri merugi.

11 Februari 2021 | 12:25 WIB

DJP koq kesannya lemmot dalam pelaksanaan aturan yang dibuat, laporan untuk PMK 9 tahun 2021 saja fitur2nya belum kelar di djponline, belum lagi verifikasi email (gmail) belum bisa diatasi oleh pihak DJP. Wajib pajak makin puyeng😔

11 Februari 2021 | 10:55 WIB

Kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tentu saja akan berdampak baik kedepannya bagi industri terkait di dalam negeri. Dengan demikian, produksi dalam negeri dapat bersaing dengan barang impor.

11 Februari 2021 | 09:42 WIB

Pelaporan realisasi perlu dijadikan perhatian bagi Wajib Pajak karena melaporkan realisasi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan ketika ingin memanfaatan insentif pajak tersebut.

11 Februari 2021 | 08:57 WIB

Untuk final UMKM menu pelaporan belum ada untuk 2021 .. Mohon info nya

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:30 WIB APARATUR SIPIL NEGARA

Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP