FILIPINA

Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Dian Kurniati | Selasa, 16 Agustus 2022 | 09:30 WIB
Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Gedung World Bank. (foto: worldbank.org)

MANILA, DDTCNews - Menteri Keuangan Filipina Benjamin E. Diokno menyatakan pemerintah telah meminta World Bank untuk membantu instansi pendapatan negara dalam melakukan digitalisasi layanan dan modernisasi birokrasi.

Diokno mengatakan World Bank sudah bersedia mendukung proses digitalisasi pada institusi yang bertugas mengumpulkan pendapatan negara di Filipina. Menurutnya, proses digitalisasi juga akan berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara pada masa depan.

"World Bank siap membantu memodernisasi kepegawaian dan mendigitalkan lembaga pemungutan pajak untuk mendukung inisiatif Presiden," katanya, dikutip pada Selasa (16/8/2022).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Diokno menyebut pemerintahan Marcos memiliki 8 poin agenda sosial-ekonomi yang komprehensif salah satunya digitalisasi. Pemerintah berharap digitalisasi dapat meningkatkan keadilan dan efisiensi sistem perpajakan negara, serta menciptakan administrasi pajak yang efisien.

Agenda Marcos juga memuat target meningkatkan inklusi keuangan. Saat ini, pemerintah berupaya mendigitalisasi 50% dari transaksi ritel dan memasukkan 70% populasi orang dewasa dalam sistem keuangan formal pada 2023.

Diokno menyebut World Bank saat ini memberikan dukungan untuk digitalisasi Direktorat Kepabeanan melalui pembiayaan senilai US$88,28 juta atau Rp1,3 triliun.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Program bertajuk Modernisasi Kepabeanan Filipina tersebut berfokus pada transisi dari organisasi yang sebagian besar manual dan berbasis kertas menjadi serba digital. Proses digitalisasi sistem kepabeanan ditargetkan dapat memenuhi standar global yang modern pada 2024.

Selain itu, lanjut Diokno, pemerintah juga berencana mengerjakan proyek modernisasi pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Negara. Digitalisasi ini diharapkan mampu membuat proses birokrasi lebih efisien.

Sementara itu, Country Director for the Philippines, Malaysia, Thailand, and Brunei World Bank Ndiame Diop menuturkan World Bank berkomitmen untuk meningkatkan dukungannya kepada Filipina.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Menurutnya, World Bank menjadi mitra bantuan pembangunan resmi terbesar ketiga di Filipina pada Maret 2022 karena memberikan pinjaman dan hibah senilai total US$6,86 juta atau 23,38% dari total bantuan yang masuk.

"Sejak 2021, World Bank telah mendukung 68 program pemerintah dan memberikan pinjaman senilai US$14,9 miliar," ujarnya seperti dilansir manilatimes.net. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN