Dampak Virus Corona, Sri Mulyani Kaji Insentif untuk Sektor Pariwisata

BOGOR, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji pemberian insentif pajak atau subsidi untuk pelaku usaha pariwisata, seperti pada usaha perhotelan dan industri penerbangan, yang merugi karena virus corona.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet telah memerintahkan Sri Mulyani untuk menyiapkan berbagai kebijakan sebagai penangkal dampak virus corona pada perekonomian nasional. Menurutnya, beberapa sektor sudah mulai terpengaruh oleh virus tersebut, termasuk pariwisata.

“Kajian mengenai berbagai insentif atau subsidi kepada penerbangan, terutama untuk domestik, di dalam rangka untuk terus meningkatkan belanja dari masyarakat untuk menopang sektor pariwisata,” katanya, Selasa (11/2/2020).

Sri Mulyani menambahkan akan ada pembahasan lebih lanjut antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membicarakan wacana insentif atau subsidi untuk sektor pariwisata tersebut.

Meski tidak menjabarkan datanya, Sri Mulyani menyebut virus corona telah menyebabkan penurunan jumlah wisatawan asing ke Indonesia. Untuk merespons ini, Presiden Jokowi ingin seluruh kementerian/lembaga (K/L) bisa mempercepat belanjanya, terutama yang bisa mendukung sektor pariwisata.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menilai efek ekonomi virus corona tidak hanya dirasakan oleh China, melainkan bisa menyebar hingga ke kawasan bahkan dunia. Pemerintah pun segera menyiapkan beberapa langkah untuk menjaga momentum agar ekonomi tetap tumbuh positif.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi adalah dengan mempercepat serapan belanja K/L. Sri Mulyani mengatakan belanja K/L, di luar belanja pegawai, telah mengalami kenaikan meski masih bisa dipacu lebih cepat lagi.

Pencairan belanja K/L per 31 Januari 2020 adalah Rp30,9 triliun. Belanja itu meliputi belanja barang Rp3,3 triliun, belanja modal Rp1,9 triliun, belanja bantuan sosial Rp13,2 triliun, dan belanja pegawai Rp12,5 triliun.

Sampai dengan 10 Februari 2020, pemerintah juga telah menyalurkan Rp586 miliar dana desa untuk lebih dari 1.490 desa. Realisasi itu lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp317 miliar. Sementara itu, pencairan dana program keluarga harapan (PKH) telah mencapai Rp7 triliun atau 24% dari pagu Rp29 triliun. (kaw)