Dampak PPKM Darurat Terhadap Penerimaan Pajak, Begini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan terus memantau dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat terhadap aktivitas perekonomian dan penerimaan negara.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah memberlakukan PPKM darurat untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui pembatasan mobilitas masyarakat. Selain soal pertumbuhan ekonomi, dampak yang juga diwaspadai dari kebijakan tersebut yakni penerimaan negara, terutama perpajakan.

"Karena buat kami ini juga akan ter-capture dari sisi penerimaan negara," katanya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/7/2021).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah mewaspadai lonjakan kasus Covid-19 akan terjadi pada pekan ketujuh atau kedelapan setelah Lebaran. Ketika kasus Covid-19 meningkat tajam, pemerintah melakukan pengetatan aktivitas masyarakat dengan mengubah PPKM berskala mikro menjadi PPKM darurat.

Dalam menjalankan PPKM darurat tersebut, Sri Mulyani menegaskan negara tidak akan kekurangan anggaran untuk menangani masalah kesehatan, memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak, serta mendukung pemulihan ekonomi. Menurutnya, pemerintah akan terus memberikan dukungan anggaran hingga pandemi Covid-19 tertangani.

Secara bersamaan, pemerintah juga terus melihat ulang berbagai proyeksi, seperti pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara. Sri Mulyani menyebut berbagai skenario terus disesuaikan dengan dinamika pandemi dan ekonomi masyarakat.

"Banyak sekali skenario yang dibuat," ujarnya.

Dengan tren pemulihan ekonomi yang terjadi sepanjang semester I/2021, pemerintah memproyeksi penerimaan pajak mencapai Rp1.176,3 triliun atau tumbuh 9,7%. Outlook itu mempertimbangkan realisasi penerimaan pajak pada semester I/2021 yang sudah tumbuh 4,89%. Simak ‘Tidak Capai Target, Penerimaan Pajak 2021 Diproyeksi Tumbuh 9,7%’.

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun akan sangat tergantung pada kondisi perekonomian dan penanganan Covid-19. Menurutnya, kedua hal tersebut masih menjadi isu utama yang memengaruhi kinerja APBN, terutama dari sisi penerimaan perpajakan. (kaw)