KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Sri Mulyani di Depan Pengusaha: Susah Loh Ngumpulin Pajak

Dian Kurniati | Rabu, 09 Oktober 2024 | 09:39 WIB
Curhat Sri Mulyani di Depan Pengusaha: Susah Loh Ngumpulin Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut upaya pengumpulan pajak bukanlah sesuatu yang mudah.

Sri Mulyani mengatakan target pendapatan negara terus mengalami kenaikan setiap tahun, termasuk dari sisi pajak. Menurutnya, kinerja penerimaan pajak yang positif juga layak mendapatkan apresiasi.

"Susah loh ngumpulin pajak. Kalau gampang ya tidak perlu tepuk tangan," katanya saat berbicara di depan pengusaha dalam BNI Investor Daily Summit 2024, dikutip pada Rabu (9/1/2024).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan pemerintah dan DPR dalam UU APBN 2025 telah menyepakati target pendapatan negara senilai Rp3.005,13 triliun. Angka ini lebih tinggi 0,27% dari yang diusulkan pemerintah senilai Rp2.996,87 triliun.

Menurutnya, target pada 2025 akan menjadi rekor baru pendapatan negara menembus Rp3.000 triliun. Nantinya, pengumpulan pendapatan negara tersebut bakal dilaksanakan oleh pemerintah presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Target pendapatan negara 2025 terutama akan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.490,9 triliun. Penerimaan ini terdiri atas penerimaan pajak Rp2.189,3 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp301,6 triliun.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Adapun target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp513,63 triliun, serta hibah Rp581 triliun.

Dia menyebut target pendapatan negara memang dirancang terus mengalami kenaikan seiring dengan kebutuhan belanja yang juga bertambah, terutama pada era pemerintah baru.

"Dari penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP kami terus desain secara cukup ambisius, tetapi juga realistis sehingga bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di satu sisi, namun di sisi lain mampu mencukupi kebutuhan belanja dari program pemerintahan baru," ujarnya.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Belanja negara pada 2025 dirancang akan mencapai Rp3.621,31 triliun. Angka ini terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp919,8 triliun.

APBN 2025 tersebut telah memuat program Quick Win presiden terpilih-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka antara lain program makan bergizi gratis, peningkatan kelas rumah sakit, renovasi sekolah, dan cetak sawah.

Dengan target pendapatan dan pagu belanja negara ini, defisit anggaran pada 2025 ditargetkan senilai Rp616,19 triliun atau setara dengan 2,53% dari PDB. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen