Cukai Plastik & Minuman Berpemanis, Banggar Usul Dikenakan Tahun Depan

JAKARTA, DDTCNews – Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Badan Anggaran (Banggar) DPR merekomendasikan agar pemerintah segera merealisasikan rencana ekstensifikasi barang kena cukai.

Anggota Badan Anggaran DPR RI Hamka Baco Kady mengatakan pemerintah dapat melakukan kebijakan itu untuk menambah pendapatan negara. Menurutnya, UU Cukai juga sudah memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi barang kena cukai.

"Penerimaan cukai dapat diperluas, di antaranya dengan percepatan pengenaan cukai kantong plastik dan perluasan pengenaan cukai pada produk plastik, serta memulai proses regulasi untuk penerapan cukai terhadap soda dan pemanis makanan dan minuman," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah, Rabu (30/6/2021).

Panja, sambung Hamka, merekomendasikan ekstensifikasi barang kena cukai tersebut sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan negara.

Pemerintah dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2022 juga berencana mengenakan cukai pada kantong plastik mulai tahun depan. Namun, Panja menilai cukai juga dapat dikenakan pada produk plastik lainnya serta minuman berpemanis.

Pada awal 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyampaikan rencana pemerintah menambah objek cukai pada kantong plastik dengan tarif Rp30.000 per kilogram atau Rp200 per lembar. Tahun ini, pemerintah dan DPR bersepakat memasukkan target penerimaan cukai kantong plastik senilai Rp500 miliar walaupun hingga kini belum berlaku.

Sementara soal cukai minuman berpemanis, pemerintah juga berencana mengenakannya pada minuman teh kemasan, minuman berkarbonasi atau soda, serta minuman lainnya seperti kopi, minuman berenergi, dan konsentrat. Tarifnya bervariasi, yakni Rp1.500 per liter pada minuman teh kemasan, Rp2.500 per liter pada soda, serta Rp2.500 per liter pada minuman lainnya.

Secara umum, rekomendasi Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Banggar DPR tidak jauh berbeda dengan masukan dari Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR. Namun, pada poin ekstensifikasi cukai, Panja Banggar secara spesifik merekomendasikan cukai pada kantong plastik, produk plastik, soda, serta pemanis makanan minuman.

Adapun rekomendasi lain untuk meningkatkan pendapatan negara yakni, pertama, merumuskan strategi dan kebijakan untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian dan dampak yang diakibatkan pandemi Covid-19 terhadap ketahanan ekonomi dan pembangunan.

Kedua, memperbaiki perencanaan pendapatan negara pada 2022 dan memastikan angka pendapatan yang nantinya ditetapkan dalam APBN dapat terealisasi sehingga memberikan kepastian terhadap setiap belanja.

Ketiga, meningkatkan penerimaan perpajakan dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang makin meningkat beberapa tahun terakhir. Keempat, memaksimalkan data dari program tax amnesty 2016 dan informasi keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Terakhir, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam (SDA), khususnya atas perkembangan harga komoditas barang tambang yang mulai membaik beberapa waktu terakhir. (kaw)