PP 49/2022

Contoh Jasa Angkutan Karyawan sebagai JKP yang Dibebaskan dari PPN

Redaksi DDTCNews | Jumat, 27 Januari 2023 | 10:30 WIB
Contoh Jasa Angkutan Karyawan sebagai JKP yang Dibebaskan dari PPN

Ilustrasi. Montir memperbaik bus Antar Kota Antara Provinsi (AKAP) di PO Gapuraning Rahayu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (21/12/2022). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Jasa angkutan umum termasuk dalam jasa kena pajak (JKP) tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya di dalam daerah pabean atau pemanfaatannya dari luar daerah pebean dibebaskan dari pengenaan PPN. Hal ini diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) 49/2022.

Kemudian, Pasal 18 beleid yang sama memperjelas jenis-jenis jasa angkutan yang dimaksud, meliputi jasa angkutan umum di darat, air, dan udara. Pasal 19 lantas memerinci jasa angkutan umum di darat mencakup angkutan umum di jalan, termasuk angkutan karyawan.

"Yang dimaksud dengan angkutan karyawan adalah kegiatan pelayanan angkutan karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja yang disediakan oleh pemberi kerja kepada karyawan/pekerja," bunyi bagian penjelas dari Pasal 19 ayat (3) huruf e PP 49/2022, dikutip pada Jumat (27/1/2023).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat! Berbalik Perkasa Atas Dolar AS

Artinya, pembebasan dari pengenaan PPN hanya berlaku apabila jasa angkutan karyawan memang disediakan oleh perusahaan. Jika perusahaan menggunakan kendaraan yang disediakan oleh perusahaan angkutan maka pemungutan PPN tetap berlaku.

Bagian penjelas PP 49/2022 juga memberikan contoh kasus mengenai hal ini. Berikut adalah contoh kasus yang disajikan:

Perusahaan A memberikan layanan angkutan dari dan ke lokasi pabrik tempat kerja di Kota Bekasi bagi karyawannya yang bertempat tinggal di Kota Bogor. Atas penyerahan jasa angkutan oleh Perusahaan A kepada karyawannya dibebaskan dari pengenaan PPN.

Baca Juga:
Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

"Jika Perusahaan A dalam memberikan layanan angkutan kepada karyawan menggunakan kendaraan yang disediakan oleh perusahaan angkutan, atas penyediaan kendarana oleh perusahaan angkutan kepada A dipungut PPN," bunyi bagian penjelas PP 49/2022.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi angkutan sekolah. Apabila Sekolah A memberikan layanan angkutan dari dan ke lokasi sekolah bagi siswanya, atas peneyrahan jasa angkutan ini dibebaskan dari pengenaan PPN.

Namun, jika sekolah dan pemerintah memberikan layanan angkutan dengan memakai kendaraan yang disediakan oleh perusahaan angkutan maka atas penyediaan kendaraan oleh perusahaan angkutan kepada sekolah dan pemerintah dipungut PPN. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 08:47 WIB KURS PAJAK 05 FEBRUARI 2025 - 11 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat! Berbalik Perkasa Atas Dolar AS

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko