Cegah Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang, Komisi Usulkan Dua Hal Ini

BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Eropa tengah mengkaji proposal penetapan standar transparansi sebagai upaya untuk mengantisipasi penyalahgunaan perusahaan cangkang untuk tujuan penghindaran pajak di wilayah Eropa.

Komisaris Ekonomi Eropa Paolo Gentiloni mengatakan proposal yang diajukan akan memperketat pengawasan dan menetapkan standar transparansi pada perusahaan cangkang. Dia berharap praktik-praktik penyalahgunaan perusahaan cangkang dapat lebih mudah dideteksi.

“Proposal yang kami ajukan akan memperketat pengawasan perusahaan cangkang dan menetapkan standar transparansi sehingga penyalahgunaan entitas tersebut untuk tujuan perpajakan dapat lebih mudah dideteksi,” ujarnya, dikutip pada Minggu (9/1/2022).

Dia menjelaskan langkah tersebut menjadi wujud perjuangan Komisi Eropa melawan penghindaran pajak di Uni Eropa. Nanti, proposal tersebut akan membantu otoritas pajak masing-masing dalam mendeteksi perusahaan cangkang dipakai untuk tujuan penghindaran pajak.

Dalam proposal tersebut, terdapat sejumlah indikator objektif yang berkaitan dengan pendapatan, staf, dan tempat yang membantu otoritas pajak dalam mendeteksi perusahaan cangkang. Setelah terdeteksi, perusahaan akan dikenakan kewajiban pelaporan pajak baru.

Perusahaan yang tak memenuhi indikator substansi ekonomi dasar juga akan dicegah untuk menerima sertifikat tempat tinggal pajak, keringanan pajak, dan keuntungan pajak lainnya yang dirancang untuk mendukung bisnis aktual.

Sementara itu, Komisioner Perdagangan Eropa Valdis Dombrovskis berharap otoritas pajak pada masing-masing negara lebih mudah mendeteksi praktik penghindaran pajak dan perusahaan cangkang akan sulit untuk menikmati keuntungan pajak yang tidak adil.

“Tidak ada tempat di Eropa bagi mereka yang mengeksploitasi aturan untuk tujuan penghindaran pajak, penghindaran atau pencucian uang. Setiap orang harus membayar bagian pajak yang adil,” ujarnya dikutip dari laman resmi Komisi Eropa.

Lebih lanjut, proposal tersebut juga akan membutuhkan peningkatan kerja sama di antara otoritas pajak negara anggota Uni Eropa dan memastikan adanya pertukaran informasi tentang perusahaan cangkang. (vallen/rig)