TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan dengan Dua Bukti Potong Pajak

Ringkang Gumiwang | Jumat, 02 April 2021 | 15:01 WIB
Cara Lapor SPT Tahunan dengan Dua Bukti Potong Pajak

TIDAK sedikit wajib pajak orang pribadi karyawan yang kebingungan manakala harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan kondisi sempat pindah kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dalam setahun sehingga memiliki dua bukti potong pajak.

Lantas bagaimana cara pelaporannya? Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara melaporkan SPT Tahunan dengan dua bukti potong pajak. Tahapan yang harus dilakukan wajib pajak tidak jauh berbeda dengan wajib pajak yang hanya memiliki satu bukti potong pajak.

Mula-mula, kunjungi laman DJP Online. Masukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password, dan kode keamanan (captcha). Selanjutnya, masuk ke menu Lapor dan klik kolom e-Filing. Lalu, klik menu Buat SPT.

Baca Juga:
Cara Ajukan Permohonan Pemindahbukuan Lewat e-Pbk Versi 2.0

Nanti, Anda akan mendapatkan sejumlah pertanyaan dari DJP untuk menentukan formulir SPT yang akan digunakan. Katakanlah Anda memiliki penghasilan di atas Rp60 juta sehingga menggunakan formulir 1770 S. Pilih mengisi formulir dengan panduan agar memudahkan.

Selanjutnya, silakan pilih tahun pajak dengan status pajak normal. Apabila data bukti potong ternyata sudah terintegrasi dengan sistem, Anda akan mendapatkan notifikasi untuk dapat menggunakan data tersebut. Silakan pilih Ya.

Nanti, pengisian dua bukti potong Anda sudah otomatis terisi. Jika tidak ada notifikasi, silakan untuk mengisi bukti potong secara manual dengan meng-klik Tambah. Silakan isi data atau informasi yang diminta sesuai dengan data di bukti potong yang Anda terima dari perusahaan.

Baca Juga:
Cara Unduh Sertifikat Elektronik di Laman e-Nofa

Kemudian, Anda akan diminta untuk mengisi penghasilan neto dalam negeri (penghasilan neto dari perusahaan A ditambah penghasilan neto dari perusahaan B). Jika sudah, klik Selanjutnya. Apabila Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya, silakan isi dan klik Selanjutnya.

Selanjutnya, Anda akan ditanya soal penghasilan luar negeri, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dipotong final, kepemilikan harta, kepemilikan utang, memiliki tanggungan. Silakan isi apabila Anda memang memiliki data-data tersebut.

Lalu, Anda juga akan ditanyakan soal sumbangan/zakat, status kewajiban suami istri, pengurangan penghasilan dari luar negeri, pembayaran PPh Pasal 25, dan pembayaran STP. Silakan isi juga sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Baca Juga:
Cara Hitung PPh Pasal 21 Bulanan Pegawai Tetap di Kalkulator DDTCNews

Setelah itu, Anda akan melihat hasil rekap penghitungan pajak penghasilan. Besar kemungkinan, status penghitungan PPh Anda akan Kurang Bayar, silakan klik Selanjutnya untuk memulai proses pembayaran Kurang Bayar Anda.

Nanti, Anda akan ditanya terkait dengan pembayaran Kurang Bayar. Silakan pilih belum untuk membuat kode biling. Nanti, Anda akan mendapatkan kode map, kode jenis setoran, dan tahun pajak. Lalu, silakan klik Buat Kode Billing dan membayar Kurang Bayar.

Setelah melakukan pembayaran, Anda diharuskan untuk membuat bukti pembayaran baru dan tanggal pelunasan. Jika sudah, klik Selanjutnya. Selesai. Semoga bermanfaat. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 18:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Bayar BPHTB secara Online di Jakarta

Kamis, 12 Desember 2024 | 19:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Lewat Aplikasi Signal

Kamis, 05 Desember 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Baru Login DJP Online saat Fitur MFA Diimplementasikan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra