AMERIKA SERIKAT

Calon Presiden AS Ini Bakal Kenakan Pajak 7% pada Perusahaan Besar

Redaksi DDTCNews | Jumat, 12 April 2019 | 15:30 WIB
Calon Presiden AS Ini Bakal Kenakan Pajak 7% pada Perusahaan Besar

Elizabeth Warren. (Foto: WP)

WASHINGTON, DDTCNews – Calon Presiden Amerika Serikat (AS) 2020 berencana memajaki perusahaan sebanyak 7% atas keuntungan yang melebihi US$100 juta (Rp1,41 triliun) per tahun. Rencana pemajakan ini untuk memberi keadilan bagi pengusaha kecil dan menengah di Negeri Paman Sam.

Dia adalah Senator AS Elizabeth Warren. Rencana kebijakan pajak penghasilan (PPh) badan, paparnya, ditujukan bagi perusahaan yang melaporkan peningkatan pendapatan tahunan tapi setoran pajaknya hanya sedikit karena memanfaatkan pengurangan pajak.

“Semua keuntungan yang diperoleh haruslah memberikan kontribusi kepada negara. Pengusaha kecil dan menengah telah melakukannya. Kami juga ingin perusahaan besar melakukan hal itu,” katanya, seperti dikutip pada Jumat (12/4/2019).

Baca Juga:
Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Berdasarkan analisis Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), jumlah perusahaan yang tidak membayar pajak federal ada 60. Sebagian perusahaan itu mendapatkan pemotongan pajak sebanyak US$$1,9 triliun (Rp26.883,57 triliun) yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump.

Dalam kasus ini, Warren menyontohkan Amazon yang tidak membayar pajak federal atas pendapatan sebanyak US$11,2 miliar pada tahun lalu. Melalui rencana kebijakannya, perusahaan harus menyetor pajak 7% atas laba melebihi US$100 juta.

“Karena perusahaan terkaya dan terbesar sangat ahli dalam meminimalkan pajak mereka di bawah sistem pajak saat ini, pajak baru yang kecil ini [dengan tarif 7%] akan menghasilkan pendapatan baru yang besar,” imbuhnya.

Baca Juga:
Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Capres 2020 ini menyebut tujuan rencana itu adalah memblokir perusahaan dari upaya untuk memanfaatkan celah kebijakan. Pajak itu akan didasarkan pada angka laba yang dilaporkan kepada investor, termasuk pendapatan dari luar negeri.

Berdasarkan prediksi ekonom, rencana kebijakan pajak Warren mampu menghasilkan pendapatan pajak tambahan sebanyak US$1 triliun (Rp14.148,5 triliun) per tahun. Pendapatan tambahan ini bisa berlangsung selama 10 tahun ke depan.

“Ini akan membuat perusahaan kita yang terbesar dan paling menguntungkan membayar lebih, serta memastikan tidak ada satu pun dari mereka yang dapat menghasilkan miliaran dolar dan membayar pajak nol lagi,” pungkasnya.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Sabtu, 30 November 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Jumat, 29 November 2024 | 19:15 WIB AMERIKA SERIKAT

Biden Harap Trump Batalkan Kebijakan Bea Masuknya

Rabu, 20 November 2024 | 17:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

AS Bakal Kenakan Bea Masuk Tinggi dan Potong Pajak, Ini Kata BI

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak