INGGRIS

Calon Pengganti Theresa May Ini Janjikan Pemangkasan Pajak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 11 Juni 2019 | 10:06 WIB
Calon Pengganti Theresa May  Ini Janjikan Pemangkasan Pajak

Boris Johnson.

JAKARTA, DDTCNews – Boris Johnson menjanjikan pemangkasan beban pajak penghasilan (PPh) untuk orang pribadi yang berpenghasilan tinggi jika terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris, menggantikan Theresa May.

Dia berjanji untuk memangkas tarif PPh orang pribadi dengan penghasilan lebih dari 50.000 pound sterling per tahun. Langkah ini dilakukan dengan menaikkan ambang batas penghasilan yang dikenai tarif 40%, dari 50.000 pound sterling menjadi 80.000 pound sterling per tahun.

“Boris Johnson berencana memangkas PPh untuk lebih dari tiga juta orang dengan meningkatkan ambang batas untuk tarif 40% menjadi 80.000 pound sterling,” demikian informasi yang dikutip dari The Telegraph, Selasa (11/6/2019).

Baca Juga:
Negara Ini Pungut PPN atas Jasa Pendidikan Sekolah Swasta Mulai 2025

Langkah ini diperkirakan akan menelan biaya 9,6 miliar pound sterling per tahun. Pada saat yang bersamaan, masyarakat akan menghemat ribuan pound sterling dalam tagihan pajak mereka. Risiko penurunan penerimaan akan didanai dengan cadangan Brexit.

Pasalnya, ada sekitar 26,6 miliar pound sterling yang saat ini menjadi ruang fiskal pemerintah. Nilai tersebut telah disisihkan oleh Departemen Keuangan untuk persiapan Brexit tanpa kesepakatan (no-deal preparation).

Seperti diketahui, Theresa May secara resmi mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Konservatif pada pekan lalu. Namun demikian, dia tetap menjabat sebagai perdana menteri sampai sang pengganti terpilih. Anggota parlemen konservatif yang ingin menggantikannya harus mendapat dukungan dari delapan rekan partai lainnya untuk secara resmi memasuki kontes.

Johnson mengatakan langkah pemangkasan beban PPh ini dimaksudkan untuk menstimulus perekonomian Inggris. Apalagi, proses Brexit masih menjadi agenda penting yang akan memengaruhi Inggris. Brexit tanpa kesepakatan diproyeksi akan membawa perekonomian Inggris semakin lesu.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 06 Oktober 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

Jumat, 09 Agustus 2024 | 16:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Kertas Dinding (Wallpaper Tax)?

Selasa, 28 Mei 2024 | 10:30 WIB SEJARAH PAJAK DUNIA

Menurut Sejarah, Pajak Ternyata Punya Kaitan Erat dengan Pemberontakan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN