EDUKASI PAJAK

Butuh UU KUP, PPh, dan PPN dalam Bahasa Inggris? Akses Perpajakan DDTC

Redaksi DDTCNews | Selasa, 19 Juli 2022 | 14:00 WIB
Butuh UU KUP, PPh, dan PPN dalam Bahasa Inggris? Akses Perpajakan DDTC

Kanal UU Perpajakan Konsolidasi di platform Perpajakan ID.

JAKARTA, DDTCNews - Susunan dalam satu naskah atas 3 undang-undang (UU) terkait dengan pajak dalam bahasa Inggris kini sudah tersedia di platform Perpajakan DDTC pada kanal UU Perpajakan Konsolidasi.

Tiga undang-undang yang dimaksud antara lain UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta UU Pajak Penghasilan (PPh).

Anda juga dapat mengakses langsung pada tautan berikut ini:

Baca Juga:
Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP
  1. UU KUP Konsolidasi atau Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Law
  2. UU PPh Konsolidasi atau Consolidation of Income Tax
  3. UU PPN Konsolidasi atau Consolidation of Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods.

Konsolidasi masing-masing UU tersebut sudah disesuaikan dengan perkembangan terakhir, yaitu terbitnya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Selain itu, konsolidasi UU dilengkapi dengan penjelasan serta peraturan terkait yang terbaru dan tersedia secara online.

Konsolidasi UU yang disediakan DDTC ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, dilengkapi dengan bookmarks daftar isi yang tersusun secara rapi untuk setiap pasal. Fitur ini juga memudahkan navigasi ketika mencari suatu pasal spesifik.

Kedua, dilengkapi dengan hyperlink perubahan undang-undang pada footnote tiap halaman. Ketiga, dilengkapi dengan keterangan tanggal berlaku dari setiap perubahan undang-undang.

Baca Juga:
Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Sebagai informasi, Perpajakan DDTC adalah platform database perpajakan dengan akses mudah, fitur lengkap, dan konten yang dapat dipercaya. Terdapat berbagai materi yang disediakan selain UU Perpajakan Konsolidasi di Perpajakan DDTC.

Materi tersebut antara lain peraturan pajak, perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), putusan pengadilan pajak dan Mahkamah Agung, buku digital perpajakan, panduan pajak profesi dan transaksi, rekap aturan, glosarium, dan persandingan dokumen.

Dengan demikian, sumber literasi perpajakan bisa Anda dapatkan dengan mudah dan cepat hanya dengan mengakses Perpajakan DDTC. Akses Perpajakan DDTC sekarang melalui link berikut: perpajakan.ddtc.co.id. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah