KABUPATEN ASAHAN

BUMN Ini Setor PBB Rp1 Miliar ke Kas Pemda

Redaksi DDTCNews | Jumat, 04 Mei 2018 | 10:32 WIB
BUMN Ini Setor PBB Rp1 Miliar ke Kas Pemda

Pembukaan agenda Bulan Panutan Pajak Daerah 2018 Kabupaten Asahan, Kamis (3/5). (Foto: Starberita)

KISARAN, DDTCNews – Kegiatan Bulan Panutan Pajak Daerah di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara tidak hanya melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar pajak lebih awal. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Salah satunya, PT. Inalum, turut ambil bagian dalam kegiatan Bulan Panutan Pajak Daerah ini. BUMN yang bergerak di bisnis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan peleburan alumunium itu tercatat membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp1 miliar kepada Pemda Asahan.

"PBB-P2 para ASN merupakan potensi yang besar, begitu juga pihak perusahaan. Maka itu melalui bulan panutan pajak ini diharapkan minat mayarakat tinggi untuk membayar pajak,” ungkap Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Mahendra, Kamis (3/5).

Baca Juga:
Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Dia menjelaskan kegiatan ini dihelat agar meningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya, sehingga target penerimaan terutama dari PBB-P2 dapat terpenuhi.

Mahendra juga menjelaskan dalam kegiatan tersebut ada sejumlah pejabat daerah yang membayar secara langsung PBB-P2, di antaranya Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang melalui perwakilannya, serta perusahaan besar lainnya.

BPPD mematok target untuk bulan ini harus terkumpul lebih dari Rp3 miliar. Sementara itu, target PBB-P2 Kabupaten Asahan mengalami kenaikan menjadi Rp13,1 miliar pada 2018 dari sebelumnya dipatok sebesar Rp12,6 miliar pada 2017,

Baca Juga:
Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

“Harapan kita target tahun bisa tercapai secara maksimal," ucap Mahendra dilansir Medan Bisnis Daily.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Surya menyebutkan bulan panutan pajak yang diterapakan bertujuan memberikan motivasi kepada masyarakat. Selain itu, sebagai upaya pemerintah meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 sekaligus sebagai pendataan objek pajak baru.

“Saya berharap badan pendapatan bisa berupaya dan kerja keras meningkatkan penerimaan PBB-P2 Asahan,” pungkasnya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:30 WIB KABUPATEN SLEMAN

Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi