Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan upaya reformasi perpajakan melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tidak lepas dari faktor internal dan eksternal.
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan faktor eksternal yang memengaruhi agenda reformasi perpajakan di dalam negeri antara lain perkembangan penerapan pajak digital, pembagian hak pemajakan antarnegara, dan model bisnis yang terus berubah.
"Perkembangan perpajakan internasional memaksa kita untuk meletakkan kembali fondasi dan mengubah ketentuan-ketentuan," katanya dalam sebuah webinar dikutip pada Kamis (11/11/2021).
Suryo menambahkan faktor eksternal lainnya adalah pergeseran kontribusi per jenis pajak yang terjadi di berbagai negara. Dalam satu dekade terakhir kontribusi PPh badan konsisten menurun. Sebaliknya, kontribusi PPh orang pribadi dan PPN terus meningkat.
Kemudian faktor domestik yang menjadi pemantik isu perpajakan dan menjadi pertimbangan melakukan reformasi kebijakan adalah kinerja rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB)/tax ratio Indonesia masih rendah. Pandemi Covid-19 juga menjadi basis otoritas melakukan reformasi melalui UU No.7/2021.
Suryo menyebutkan ketentuan yang diatur dalam beleid tersebut mengubah ketentuan mendasar dalam kebijakan perpajakan Indonesia. Cakupan perubahan tersebut juga menyangkut pada bidang KUP, PPh, PPN dan ditambah dengan masuknya pajak karbon serta program pengungkapan sukarela harta bersih.
"Kita butuh perubahan yang sangat mendasar mengenai ketentuan dalam konteks [kebijakan] perpajakan," terangnya.
Suryo menambahkan perbaikan dalam bidang kebijakan pajak berjalan paralel dengan perbaikan pada sisi administrasi perpajakan. Dengan demikian, diharapkan mampu melanjutkan agenda reformasi perpajakan yang komprehensif.
"Selain itu, reformasi administrasi juga terus dilakukan beriringan dengan mencakup pada reformasi organisasi, SDM, teknologi informasi, basis data, proses bisnis serta kerja sama kelembagaan," imbuhnya. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Regulasi perpajakan merupakan salah satu regulasi yang sangat dinamis dan cepat sekali berubah. Seperti yang disampaikan dalam artikel, ada faktor eksternal dan internal yang mendorong perubahan dan perkembangan regulasi perpajakan. Tapi terlepas dari itu, UU HPP menjadi salah satu kemudahan untuk memahami pajak secara keseluruhan dan terstrukrur dalam satu aturan yang baku. Hal ini memudahkan orang-orang untuk mencari regulasi perpajakan secara lebih mudah
