BPS Sebut Hanya Sedikit Usaha Kecil yang Butuh Insentif Pajak

JAKARTA, DDTCNews—Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hanya sebagian kecil pelaku usaha mikro dan kecil yang mengharapkan pemberian insentif pajak di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.

Sebanyak 69% dari usaha mikro dan kecil yang disurvei mengaku lebih memilih bantuan modal usaha. Hanya sekitar 15% pelaku usaha mikro dan kecil yang memilih penundaan pembayaran pajak di tengah pandemi.

"7 dari setiap 10 pelaku usaha UMK membutuhkan bantuan modal usaha sebagai yang paling diperlukan pada masa pandemi," tulis BPS dalam laporan berjudul ‘Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha’, Selasa (15/9/2020).

Selain bantuan modal usaha, usaha mikro dan kecil juga membutuhkan keringanan tagihan listrik, relaksasi pembayaran pinjaman, dan kemudahan pengajuan pinjaman. Sebanyak 41,18% persen di antaranya memilih keringanan tagihan listrik.

Sementara itu, pelaku mikro dan kecil yang membutuhkan relaksasi pembayaran pinjaman dan kemudahan administrasi pengajuan pinjaman masing-masing sebanyak 29,98% dan 17,21% dari total pelaku usaha yang disurvei.

Untuk usaha menengah dan besar, BPS mencatat mereka menginginkan insentif berupa keringanan tagihan listrik, relaksasi pembayaran pinjaman, dan penundaan pembayaran pajak.

Tercatat sebanyak 43,53% pelaku UMB yang disurvei mengaku membutuhkan keringanan tagihan listrik, sedangkan pelaku UMB yang mengaku membutuhkan penundaan pembayaran pajak sebanyak 39,61%.

Untuk diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp123,01 triliun dalam bentuk insentif pajak bagi dunia usaha. Adapun fasilitas pajak yang diberikan khusus untuk bidang kesehatan mencapai Rp9,05 triliun.

Tahun depan, pemerintah masih akan memberikan insentif pajak dengan alokasi sebesar Rp20,4 triliun. Fasilitas pajak yang diberikan tersebut antara lain fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Lalu, pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, dan restitusi PPN dipercepat. Saat ini, pemerintah masih belum memerinci siapa wajib pajak dan apa jenis pajak yang akan mendapatkan fasilitas DTP tahun depan. (rig)