BPRD DKI Minta 4 Revisi dalam Perda BBNKB

JAKARTA, DDTCNews—Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI menyetujui 5 poin dari revisi Peraturan Daerah DKI Jakarta No.9/2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Adapun revisi itu diusulkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI.

Salah satu poin yang disetujui oleh Bapemperda adalah penyesuaian tarif pajak BBNKB menjadi 12,5% dari tarif awal 10%. Kenaikan tarif BBNKB itu ditujukan untuk penyerahan kendaraan di tangan pertama. Sedangkan, untuk penyerahan kedua dan seterusnya tarif BBNKB tetap dikenakan 1%

“Tarif BBNKB itu paling krusial. Karena di daerah penyangga seperti Bekasi sudah 12,5%. Sementara di Jakarta masih 10%. Jadi ada keberatan dari warga daerah penyangga. Oleh karena itu, kita sesuaikan menjadi 12,5%,” kata Merry Hotma, Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI, Rabu (14/8/2019).

Penyesuaian tarif pajak BBNKB itu diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor BBNKB hingga mencapai Rp100 miliar per tahun. Untuk itu, Merry meminta BPRD Jakarta tegas dalam memberikan sanksi bagi pelanggar, agar target pendapatan dapat tercapai.

Adapun selain tarif BBNKB, Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syarifuddi, memaparkan 4 poin lain dalam usulan revisi Peraturan Daerah DKI Jakarta No.9/2010. Pertama, pada pasal 5 Ayat 1 BBNKB hanya dibebankan pada orang pribadi dan badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Pasal ini direvisi sehingga bagi wajib pajak pemerintah, lembaga dan Instansi lain juga turut dikenakan pajak BBNKB.

Kedua, pada pasal 12 ayat 3 saat menerima kendaraan wajib pajak harus melengkapi lampiran tambahan. Lampiran itu kini dipertegas dengan meminta wajib pajak melengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang pribadi atau pengurus badan yang menerima penyerahan.

Ketiga, Pasal 12A mengenai sanksi pelanggaran, BPRD berencana mengenakan denda bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat melapor. Namun, seperti dilansir beritajakarta.com, besaran nominal denda itu tidak dicantumkan, agar jika terjadi perubahan nominal tidak perlu dilakuan perubahan.

Keempat, pada poin pemberlakuan peraturan daerah, BPRD menyatakan seluruh aturan ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal peraturan daerah diundangkan. (MG-nor/Bsi)