BPKP: Pemda Bisa Awasi Program Subsidi Upah Pekerja

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah daerah bisa ikut berperan aktif mengawasi penyaluran program subsidi upah karyawan yang digelontorkan pemerintah pada tahun ini.

Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Salamat Simanullang mengatakan perlu peran aktif pemerintah daerah dalam pendataan pekerja yang berhak mendapat subsidi upah.

Menurutnya, dengan peran aktif pemda dapat membuat program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. "Validitas penerima bantuan itu seharusnya diketahui pemda karena mempunyai akses langsung ke perusahaan di wilayah kerjanya," katanya dikutip dari laman resmi BPKP, Selasa (29/9/2020).

Salamat mengungkapkan proses validasi data penerima manfaatkan bisa dilakukan pemerintah daerah melalui dinas ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota.

Apabila pemda ikut turun tangan maka proses validasi sudah mulai dilakukan pada tahap pertama karena langsung berurusan dengan perusahaan sebagai pemberi kerja.

Pemda, lanjutnya, bisa mendorong perusahaan untuk tertib dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, validasi data penerima upah akan lebih mudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lini kedua proses validasi kebenaran data yang disetor oleh perusahaan.

Dia menambahkan dengan basis data yang valid menjadi modal pemerintah untuk memastikan dana yang digulirkan untuk program subsidi upah tepat sasaran. Selain itu, data tersebut menjadi basis pemantauan dan evaluasi dampak kebijakan kepada pekerja yang menerima manfaat.

"Penyaluran bantuan pemerintah wajib untuk dikawal semua pihak baik stakeholder di berbagai level termasuk fungsi pengawasan masyarakat," terangnya.

Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan anggaran setidaknya Rp37,3 triliun untuk memberikan subsidi upah. Pagu anggaran tersebut berlaku untuk 15,7 juta pekerja aktif yang membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Subsidi gaji tersebut diberikan sebesar Rp600.000,00 per bulan selama 4 bulan, terhitung mulai September hingga Desember 2020. Namun, pembayarannya dilakukan setiap 2 bulan sekali, yakni pada kuartal III/2020 dan kuartal IV/2020. (Bsi)