BPK Sampaikan 14 Temuan pada LKPP 2023, Ada yang Terkait PPh dan PPN

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan adanya 14 temuan pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023.

Merespons LHP LKPP 2023 dari BPK tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan merespons segala temuan auditor negara dengan serius serta akan mengambil beragam langkah perbaikan.

"Kami meyakini hasil pemeriksaan BPK merupakan upaya bersama guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan mertanggungjawaban keuangan negara," katanya dalam exit meeting pemeriksaan LKPP 2023, dikutip pada Sabtu (25/5/2024).

Beberapa temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK dalam LHP LKPP 2023 antara lain terkait dengan perbaikan pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah, penyelesaian masalah PPh dan PPN, penyaluran DAU, tata kelola pelaksanaan prefunding, dan mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA).

"Kami akan memperbaiki dari sisi pengaturan pelaksanaan anggaran dan juga mekanisme RPATA secara lebih lengkap dan jelas. Lalu, kami juga akan memperbaiki pengendalian untuk memastikan ketepatan sasaran penerapan mekanisme RPATA," ujar Sri Mulyani.

Terlepas dari beragam temuan yang ada, Sri Mulyani berharap BPK kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LKPP 2023.

"Sehingga dapat membangun kepercayaan publik dan mendukung tercapainya tujuan Indonesia Emas 2045," tuturnya.

LKPP ialah laporan keuangan yang dibuat pemerintah pusat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN. LKPP terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Opini WTP pertama kali diberikan oleh BPK atas LKPP 2016. Terhitung sejak tahun tersebut, LKPP yang disampaikan oleh pemerintah kepada BPK selalu mendapatkan opini WTP. (rig)