AUDIT KEUANGAN NEGARA

BPK Minta Hasil Audit Belanja PEN di Kemenkop Segera Ditindaklanjuti

Redaksi DDTCNews | Selasa, 27 April 2021 | 17:30 WIB
BPK Minta Hasil Audit Belanja PEN di Kemenkop Segera Ditindaklanjuti

Anggota II BPK Pius Lustrilanang (kanan) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kiri). (foto: bpk.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada aktivitas belanja penanganan pandemi Covid-19 di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Anggota II BPK Pius Lustrilanang mengatakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) terdiri dari 3 laporan yaitu laporan audit belanja subsidi bunga, audit belanja bantuan bagi pelaku usaha mikro, dan audit atas penyaluran dana bergulir dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020.

"BPK telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu belanja subsidi bunga, belanja bantuan bagi pelaku usaha mikro, dan penyaluran dana bergulir dalam rangka PEN tahun 2020," katanya dikutip dari laman resmi BPK, Selasa (27/4/2021).

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Pius menjelaskan proses pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara yang bertujuan untuk menilai transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara.

Dia memerinci pagu belanja untuk subsidi bunga sejumlah Rp19,49 triliun. Lalu, belanja bantuan bagi pelaku usaha mikro senilai Rp28,82 triliun dan pagu belanja untuk penyaluran dana bergulir sejumlah Rp1,29 triliun.

Saat menyerahkan LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT), Pius juga menjabarkan permasalahan yang menjadi temuan BPK. Dia berharap temuan auditor negara segera ditindaklanjuti oleh Menteri Koperasi dan UKM beserta jajarannya.

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

"Selain itu, pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2020 juga sedang dilaksanakan," ujarnya.

Penyerahan LHP DTT disampaikan langsung oleh Anggota II BPK Pius Lustrilanang kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Penyerahan tersebut juga dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara II (Tortama KN II) Laode Nusriadi beserta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan AKN II serta pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP