PENERIMAAN NEGARA

BKF: Penerimaan Perpajakan 2020 Diproyeksi Minus 9,2%

Dian Kurniati | Rabu, 24 Juni 2020 | 17:14 WIB
BKF: Penerimaan Perpajakan 2020 Diproyeksi Minus 9,2%

Ilustrasi. Deretan gedung bertingkat di Jakarta. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 0,9%-1,9% tahun ini. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memproyeksi penerimaan perpajakan pada 2020 akan mengalami kontraksi 9,2% dibandingkan realisasi pada 2019. Kondisi ini sebagai akibat adanya tekanan ekonomi karena pandemi virus Corona.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dia menyebut penerimaan perpajakan tahun ini akan mengalami kontraksi terdalam sepanjang sejarah.

"Saat ini, angka yang digunakan adalah outlook 2020 minus 9,2%. Memang belum pernah kita mengalami tekanan sedalam ini untuk penerimaan perpajakan," katanya, Rabu (24/6/2020).

Baca Juga:
Ajukan Sertel/Kode Otorisasi DJP, WP Tak Perlu Lagi Validasi Wajah

Febrio mengatakan penerimaan perpajakan Indonesia dalam lima tahun terakhir rata-rata mampu tumbuh di kisaran 6,2%. Namun, setelah melewati kajian mendalam, penerimaan perpajakan tahun ini diproyeksi terkontraksi lebih dalam, bahkan dibanding yang tertuang dalam Perpres 54/2020 sebesar minus 5,4%.

Menurut Febrio, pemerintah akan terus memantau pergerakan ekonomi Indonesia pada bulan-bulan mendatang yang berpotensi mempengaruhi penerimaan perpajakan.

Dia menjelaskan pandemi virus Corona telah menyebabkan perekonomian "sakit" karena berbagai sektor usaha terhenti, bahkan hingga merumahkan pegawainya. Situasi itu tentu akan berdampak pada penurunan setoran perpajakan.

Baca Juga:
DJP Sumut I Kukuhkan 231 Relawan Pajak (Renjani) dari 9 Tax Center

Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif perpajakan untuk membantu pelaku usaha yang kesusahan akibat pandemi. Oleh karena itu, Febrio menyebut penurunan perpajakan tersebut datang dari dua arah, yakni dari pelemahan kegiatan ekonomi dan pemberian insentif untuk pelaku usaha.

"Kalau kita berada di minus 9,2% pada outlook 2020. Itu harapannya sudah mencerminkan kondisi sekarang dan juga kondisi di mana pemerintah berusaha untuk hadir [membantu pelaku usaha]," ujarnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

24 Juni 2020 | 23:55 WIB

Langkah yang baik untuk menanggulangi penerimaan pajak menurut kacamata saya sebagai mahasiswa adalah peningkatan dalam menggali potensi saat proses dispute maupun efektivitas AR untuk mengecek kembali kepatuhan yang belum maksimal. Kenapa begitu? Karena penerimaan pajak selama ini tidak maksimal :)

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 13 Februari 2025 | 10:30 WIB CORETAX SYSTEM

Ajukan Sertel/Kode Otorisasi DJP, WP Tak Perlu Lagi Validasi Wajah

Rabu, 12 Februari 2025 | 19:25 WIB RELAWAN PAJAK

DJP Sumut I Kukuhkan 231 Relawan Pajak (Renjani) dari 9 Tax Center

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPP Belum Sesuai PMK 11/2025, Perlukah PKP Bikin Faktur Pengganti?

Rabu, 12 Februari 2025 | 11:04 WIB CORETAX SYSTEM

Banyak Keluhan terkait Coretax, Ombudsman Ingatkan DJP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Kamis, 13 Februari 2025 | 10:30 WIB CORETAX SYSTEM

Ajukan Sertel/Kode Otorisasi DJP, WP Tak Perlu Lagi Validasi Wajah

Kamis, 13 Februari 2025 | 10:15 WIB INSENTIF PAJAK

Ada Insentif Pajak, Menteri Investasi Ajak Pengusaha Lakukan Litbang

Kamis, 13 Februari 2025 | 10:00 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Fakta Menarik Pajak Minimum Global yang Mungkin Belum Anda Ketahui

Kamis, 13 Februari 2025 | 09:35 WIB KEP-54/PJ/2025

Pengumuman! Semua PKP Kini Boleh Pakai Aplikasi e-Faktur, Tak Dibatasi

Kamis, 13 Februari 2025 | 09:21 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Ingat! Batas Upload Faktur Pajak Tak Mundur Meski Coretax Terkendala

Kamis, 13 Februari 2025 | 08:03 WIB EXCLUSIVE SEMINAR – DDTC ACADEMY

Pahami Pajak Minimum Global dengan Lebih Sederhana, Ikuti Seminar Ini

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:30 WIB DIRECTOR OF DDTC FISCAL RESEARCH & ADVISORY B. BAWONO KRISTIAJI:

‘Biaya Kepatuhan Pajak Tak Terhindarkan, Tapi Harus Dikendalikan’

Rabu, 12 Februari 2025 | 19:30 WIB KELAS PPH PASAL 21 (7)

Dasar Pengenaan-Pemotongan PPh 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Rabu, 12 Februari 2025 | 19:21 WIB KABUPATEN BANYUMAS

Optimalkan Penerimaan, Pemda Adakan Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan

Rabu, 12 Februari 2025 | 17:37 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Tiga Jurus Bahlil Naikkan Lifting Minyak, Termasuk Aktifkan Sumur Tua