BKF: Agar Sukses, Pemberian Insentif Harus Didukung Pemerintah Daerah

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas fiskal menyebut insentif pajak yang diberikan pemerintah pusat perlu dukungan daerah. Harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci berhasilnya pemberian insentif.

Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengatakan daerah memegang peranan penting karena menjadi tempat dari realisasi dari setiap komitmen investasi yang diterima oleh pemerintah pusat.

“Harmonisasi pusat dan daerah itu sangat diperlukan. Tidak hanya dari sisi perpajakan, tapi juga dari sisi perizinan. Ini karena kita paham ketika investor itu mau investasi tentu akan lihat paket secara keseluruhan,” katanya di Kantor Bank Indonesia (BI), Senin (12/8/2019).

Menurut Rofyanto, ketika relaksasi sudah diberikan pada level pemerintah pusat, idealnya, kebijakan serupa menjadi landasan utama pemerintah daerah dalam menyusun peraturan.

Oleh karena itu, koordinasi menjadi sangat krusial agar tercipta harmonisasi kebijakan perpajakan antara pusat dan daerah. Upaya koordinasi, menurutnya, terus dilakukan secara berkala dengan pemerintah daerah.

“Saat pemerintah pusat memberikan insentif maka harus didukung oleh daerah. Jadi, jangan sampai pemerintah pusat memberikan insentif tapi pada sisi yang lain, daerah justru menambah pajak daerah atau retribusi. Jadi, ini perlu adanya koordinasi dan duduk bersama,” paparnya.

Keberhasilan pemberian insentif ini menjadi salah satu faktor untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, relaksasi kebijakan menjadi andalan pemerintah sejalan dengan insentif yang diberikan, mulai dari tax holiday, tax allowance, dan super tax deduction.

“Pada intinya pajak yang dipungut baik oleh pusat dan daerah tentu jangan memberatkan dunia usaha,” imbuhnya. (kaw)