ADMINISTRASI PAJAK

Bisnis Jalan Lagi, WP Non-Efektif Disarankan Aktifkan Lagi NPWP-nya

Redaksi DDTCNews | Jumat, 22 September 2023 | 09:30 WIB
Bisnis Jalan Lagi, WP Non-Efektif Disarankan Aktifkan Lagi NPWP-nya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak yang statusnya Non-Efektif (NE) diimbau untuk mengaktivasi kembali NPWP-nya ke kantor pajak jika bisnis yang ditekuninya kembali berjalan. NPWP yang aktif ini juga menjadi salah syarat dalam pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP).

Proses aktivasi NPWP yang berstatus Non-Efektif ini bisa dilakukan di KPP terdaftar atau KP2KP. KP2KP Pinrang, Sulawesi Selatan misalnya, belum lama ini melayani permohonan aktivasi NPWP NE yang diajukan oleh seorang pengusaha.

"Seorang wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Parepare sebagai pedagang sejak 2018. Namun, usahanya tidak berjalan sehingga kewajiban perpajakannya juga tak dijalankan selama 2 tahun," ujar Kresna, salah satu petugas KP2KP Pinrang dilansir pajak.go.id, dikutip pada Jumat (22/9/2023).

Baca Juga:
Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Dengan kondisi tersebut, KPP Pratama Parepare sempat menetapkan status Non-Efektif (NE) secara jabatan terhadap wajib pajak tersebut. Namun, kini usaha yang dilakoni oleh wajib pajak yang bersangkutan kembali berjalan. Karenanya, wajib pajak tersebut perlu mengaktivasi kembali NPWP-nya.

Dalam mengajukan permohonan aktivasi NPWP, wajib pajak perlu melengkapi formulir dan menyertakan fotokopi KTP, NPWP, serta surat keterangan usaha.

Selain itu, permohonan juga dapat dilakukan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Baca Juga:
Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Permohonan pengaktifan NPWP juga bisa dilakukan secara elektronik, yakni melalui aplikasi registrasi yang tersedia pada laman DJP. Permohonan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir dan mengunggah salinan digital (softcopy) dokumen pendukung.

Permohonan juga bisa dilakukan melalui contact center dan/atau saluran tertentu lainnya. Wajib pajak mengunakan fitur Chat Pajak pada laman www.pajak.go.id.

Saat menggunakan fitur Chat Pajak, wajib pajak hanya perlu mengisi data yang diminta, yaitu NPWP, nama, alamat email, dan nomor ponsel. Kemudian, wajib pajak memilih opsi pengaktifan kembali WP non-efektif. Setelah itu, wajib pajak akan terhubung dengan petugas untuk diarahkan lebih lanjut.

Baca Juga:
Isi Data Transaksi XML Faktur Pajak Digunggung, Tak Wajib Detail

Selain itu, wajib pajak dapat melakukan pengaktifan kembali NPWP non-efektif dengan pelaporan SPT Tahunan. Wajib pajak hanya perlu masuk ke laman DJP Online . Kemudian, memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau NPWP dan password. Jika baru pertama kali login ke DJP Online, wajib pajak perlu melakukan aktivasi EFIN terlebih dahulu.

Setelah masuk DJP Online, wajib pajak dapat memilih menu Pelaporan. Kemudian, wajib pajak bisa mengunduh Surat Pemberitahuan (SPT) melalui fitur e-form PDF atau mengisi langsung di website menggunakan fitur e-filing. Apabila SPT sudah terlapor, wajib pajak akan mendapatkan notifikasi terkait perubahan status NPWP melalui email terdaftar.

Selain membantu aktivasi NPWP, petugas pajak juga mengingatkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan lainnya, termasuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

"Silakan melaporkan SPT Tahunan setiap tahunnya mulai bisa lapor 1 Januari sampai batas pelaporan 31 Maret mulai tahun depan. Jika melewati batas lapor, bisa mendapat denda sebesar Rp100.000 per SPT Tahunan," kata Kresna. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

Isi Data Transaksi XML Faktur Pajak Digunggung, Tak Wajib Detail

Jumat, 24 Januari 2025 | 10:30 WIB CORETAX SYSTEM

WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

BERITA PILIHAN
Sabtu, 25 Januari 2025 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Februari 2025, Begini Skemanya

Sabtu, 25 Januari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dibiayai Pajak, Pemerintah Harus Komit Perbaiki Kualitas Pendidikan

Sabtu, 25 Januari 2025 | 09:00 WIB PROVINSI SUMATRA UTARA

Ada Opsen, Sumut Turunkan Tarif Pajak Kendaraan Jadi 1 Persen

Sabtu, 25 Januari 2025 | 08:00 WIB PERDAGANGAN KARBON

Perdagangan Karbon Luar Negeri Dimulai, Bursa Karbon Bakal Lebih Ramai

Sabtu, 25 Januari 2025 | 07:30 WIB KOTA BATAM

Kejar Peneriman Daerah, Pemkot Bentuk Kader Pajak

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis